Daya Tampung Jadi Permasalahan PPDB Tiap Tahun, Pembangunan Sekolah Jadi Prioritas Pemkot Balikpapan

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran baru 2023-2024 sudah mulai berlangsung. Saat ini, tahapan verifikasi validasi (verval) sudah mulai berjalan untuk jalur prestasi. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irvan Taufik mengatakan, puncak PPDB tahun ajaran baru ini akan berlangsung pada tanggal 26-30 Juni 2023 mendatang. 

Meski begitu, permasalahan yang terjadi tiap tahunnya berkaitan dengan proses PPDB ini, yaitu ketersediaan dan daya tampung sekolah jenjang SMP yang tidak berbanding lurus dengan jumlah peserta didik lulusan jenjang SD.

"Kita punya SD Negeri itu sebanyak 137 sekolah, sementara dari keluaran 137 sekolah itu kita hanya siap 25 SMP," ucap Irvan pada Jumat (26/5/2023). 

"Sebanyak 12.000 siswa-siswi yang keluar/lulus dari SD Negeri, kemudian kita hanya punya daya tampung SMP Negeri sekitar 5.000-6.000," tambahnya lengkap.

Dalam mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya meningkatkan daya tampung peserta didik jenjang SMP ini dengan membangun sejumlah sekolah di beberapa wilayah.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/pemkot-balikpapan-kembali-usulkan-pembangunan-flyover-simpang-muara-rapak-akibat-kecelakaan-maut
• https://ibukotakini.com/read/pasca-insiden-kecelakaan-maut-simpang-rapak-pemkot-balikpapan-lakukan-langkah-antisipasi

Dalam kurun waktu satu tahun setengah hingga saat ini, Pemkot Balikpapan sudah membangun tiga sekolah, di Balikpapan Utara yakni SMPN 24, di Balikpapan Barat SMPN 25 dan SMPN 26 yang sedang dalam tahap pembangunan yaitu SMPN 26 di kawasan sekolah terpadu Balikpapan Regency.

Bahkan, Pemkot Balikpapan juga tengah merencanakan pembangunan sekolah jenjang SMP di Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur pada tahun 2024.

"Saya kira PPDB ini solusinya adalah menambah sekolah," katanya.

Keterbatasan daya tampung ini, dinilainya, dapat diantisipasi dengan keberadaan sekolah swasta. Sekitar 40 persen dari lulusan SD Negeri ini diharapkan juga bisa memilih pilihan alternatif dengan bersekolah di SMP swasta.

"Misalnya Istiqomah kemudian Patra Darma ini juga menjadi sekolah favorit. PPDB sekarang ini mereka sudah full, artinya sudah ada sekitar 1.000 siswa-siswi kita yang mendaftar di sekolah-sekolah swasta tersebut," paparnya. 

Selain itu, tak hanya keterbatasan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik atau guru juga menjadi permasalahan lain. Apalagi, kewenangan penerimaan guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah kewenangan pemerintah pusat.

"Masalahnya sekarang adalah perubahan status dari naban (tenaga bantuan/honorer) menjadi PPPK itu bukan menambah, hanya mengubah status saja. Jadi, dari sisi kuantitasnya ya sama saja," tandasnya. ###