Dengarkan Pandangan Umum Fraksi dari LKPJ Wali Kota Balikpapan 2022, Sekdakot Sebut SILPA Jadi Salah Satu Catatan Penting

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Menjawab Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan yang disampaikan bulan April 2023 lalu, fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan pandangan umumnya pada Senin (22/5/2023).

Rapat paripurna yang digelar ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh didampingi oleh semua wakilnya. Ia mengatakan, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan jawaban lanjutan dari Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud dan kemudian akan ditutup dengan pandangan akhir semua fraksi.

"Tahapan berikutnya, wali kota harus menjawab pertanyaan dan pandangan umum fraksi yang dijawab melalui paripurna juga. Tahapan terakhir setelah wali kota, fraksi kembali memberikan pendapat akhirnya sebagai rekomendasi," jelas Abdulloh ketika ditemui awak media.

"Fraksi Golkar sudah objektif bahwa kinerja wali kota sudah sangat bagus," tambahnya.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/legislator-sebut-deviasi-proyek-pembangunan-kawasan-sekolah-terpadu-bisa-dikejar-jika-kontraktor-maksimalkan-pekerjaan
• https://ibukotakini.com/read/progres-dinilai-tak-sesuai-dprd-akan-panggil-kontraktor-pelaksana-proyek-sekolah-terpadu-di-balikpapan-regency

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin yang mewakili Wali Kota Balikpapan dalam kesempatan tersebut menyampaikan, pandangan umum fraksi yang disampaikan itu akan menjadi catatan dan evaluasi pihak Pemkot Balikpapan.

"Kegiatan-kegiatan kita yang menjadi catatan terakhir di tahun 2022 akan kita perhatikan untuk tidak terulang kembali di tahun 2023," ucap Muhaimin. 

Sementara itu, catatan penting dititikberatkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang nominalnya cukup besar. Sebab, serapan anggaran yang tidak maksimal pada beberapa kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Memang ada progres kegiatan di beberapa OPD tertentu yang serapannya tidak sampai dengan 50 persen. Misalnya, pengadaan lahan," terangnya.

Permasalahan tersebut, menurutnya, dikarenakan tahapan pembebasan lahan yang memang tidak lah mudah. Oleh sebab, itu prosesnya pun terbilang memakan waktu.

"Itu tentu harus menjadi perhatian karena memang membebaskan (lahan) tidak mudah. Prosesnya, mekanismenya harus jelas dan pasti," lengkapnya.

Selain itu, proses tersebut juga memerlukan kehati-hatian yang lebih. "Tapi, untuk progres fisik akan menjadi perhatian dan catatan kita, mudah-mudahan bisa kita perbaiki," tuturnya.

Diketahui, SILPA Kota Balikpapan Tahun 2022 mencapai kurang lebih Rp 600 Miliar. Ini terbagi menjadi dua, SILPA positif dan negatif yang berasal dari pekerjaan tidak selesai atau tidak maksimal, serta penghematan maupun tambahan dari kurang salur.  

"Nah, nanti rinciannya banyak kan. Ada yang memang belum terealisasi. Jadi, tidak semata-mata kalau SILPA-nya Rp 600 Miliar kemudian disimpulkan kinerjanya tidak baik," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menngatakan, fungsi pengawasan juga menjadi salah satu masukan dari beberapa fraksi yang ada. Pemkot Balikpapan akan memaksimalkan hal ini dengan melibatkan pihak internal, tak hanya diserahkan kepada konsultan.

"Juga, masalah koordinasi antar OPD jadi perhatian kami," pungkasnya. ###