Dewan Pendidikan Diusulkan Kelola Dana Abadi Pendidikan
- Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pengelolaan dana abadi pendidikan.
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan dana abadi pendidikan untuk mendukung keberlangsungan operasional dan kegiatan Dewan Pendidikan.
Penekanan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Dewan Pendidikan yang berlangsung di , Balikpapan, Kamis (17/10/2024).
Terkait usulan pengelolaan dana abadi pendidikan oleh Dewan Pendidikan, Akmal menilai alokasi 20 persen dana pendidikan dari APBD dan APBN belum sepenuhnya maksimal dalam menangani berbagai permasalahan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Pengelolaan dana abadi yang mandiri oleh Dewan Pendidikan dinilai dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung program-program pendidikan di Kalimantan Timur.
BACA JUGA:
"Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pengelolaan dana abadi pendidikan, namun Kaltim belum. Dewan Pendidikan Kaltim perlu disupport dengan dana abadi yang mereka kelola sendiri untuk mendukung operasional dan kegiatan mereka," kata Akmal Malik.
Selain pengelolaan dana abadi, Akmal juga menekankan pentingnya Dewan Pendidikan melakukan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan. Termasuk mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah untuk mendengarkan langsung aspirasi dari para guru, siswa, dan masyarakat.
Akmal menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dewan Pendidikan Kalimantan Timur yang berhasil mengumpulkan perwakilan Dewan Pendidikan dari 14 provinsi di seluruh Indonesia dalam Rakernas ini.
BACA JUGA:
"Kami berharap Rakernas ini dapat merumuskan gagasan konkret yang bisa dieksekusi bersama oleh seluruh pemangku kebijakan, guna menyelesaikan permasalahan pendidikan di berbagai daerah," ungkapnya.
Pj Gubernur yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengakui, meskipun karakteristik daerah berbeda, permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Dewan Pendidikan di berbagai wilayah relatif serupa.
Ia menekankan pentingnya Dewan Pendidikan sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan pemangku kepentingan dunia pendidikan.
"Dewan Pendidikan harus mampu menyampaikan informasi dan solusi terkait isu pendidikan, serta mendorong kebijakan nasional yang efektif," tambah Akmal.
BACA JUGA:
Rakernas IV Dewan Pendidikan yang berlangsung hingga 19 Oktober 2024 ini diikuti oleh 90 peserta, dengan agenda pembahasan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Ketua Dewan Pendidikan Kaltim, Adjrin, mengungkapkan bahwa Rakernas kali ini diharapkan dapat melahirkan kesepakatan pembentukan Dewan Pendidikan Nasional yang selama ini belum terbentuk.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Otorita IKN, Alimudin, anggota DPR RI Dr. Hetifah Saifudian, serta sejumlah tokoh pendidikan dari berbagai provinsi.
Rakernas juga diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Dirjen GTK Kemendikbud, Komisi X DPR RI, akademisi Universitas Mulawarman, dan Forum Dewan Pendidikan Indonesia. ***