Dewan Sawit Usul Pemerintah Segera Merevisi Aturan DMO

JAKARTA - Plt Ketua Umum Dewan Sawit Iindonesia Sahat Sinaga mengatakan harga tandan buah segar (TBS) anjlok belakangan ini disebabkan lambatnya realisasi ekspor.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan kepada pemerintah dan kementerian terkait untuk merevisi aturan domestic market obligation (DMO) dan diskon pajak ekspor. Menurutnya, pengurangan pajak ekspor sebesar 25% akan menaikkan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar internasional.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan untuk setiap pemenuhan DMO sebesar satu ton, maka berhak mendapatkan persetujuan ekspor sebesar tiga ton (1:3) pada awal Juni 2022.

• https://ibukotakini.com/read/program-pengungkapan-sukarela-diikuti-4-787-wajib-pajak-di-kaltimra
• https://ibukotakini.com/read/jelang-iduladha-pln-pastikan-keandalan-listrik
• https://ibukotakini.com/read/pembobol-koper-di-bandara-sams-sepinggan-ditangkap

Namun, sayangnya angka tersebut jauh lebih rendah dari usulan DSI dengan rasio 1:8,5. Sementara, Kemendag baru menaikkan rasio tersebut menjadi 1:7 .

Menurut Sahat, seharusnya industri CPO nasional dapat kembali normal pada akhir Juli 2022, dengan catatan jika rasio perizinan ekspor (PE) CPO sebesar 8,5 kali lipat.

“Seharusnya bisa normal kembali di akhir Juli 2022, dengan rasio PE CPO sebesar 8,5 kali lipat. Stop tangki penuh, kalau ini tidak berjalan maka pengambilan TBS kurang. Saya perkirakan rasio 1:8,5 dalam 2 bulan selesai sehingga bisa kita tarik TBS,” lanjut Sahat.

Sahat memperkirakan penyerapan TBS sawit akan normal paling cepat Agustus 2022. Jika Kemendag masih menggunakan rasio menjadi 1:7.