Dicap Rawan Konflik Pemilu, Gubernur Kaltim Isran Noor Pertanyakan Bawaslu
- IBUKOTAKINI.COM - Bawaslu RI menyebut ada lima wilayah berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
Politik
BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mempertanyakan survei Bawaslu yang mengategorikan daerah ini masuk wilayah kerawanan tinggi Pemilu 2024.
Dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) yang diterbitkan Bawaslu RI, ada lima wilayah berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi. Wilayah tersebut meliputi Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
Namun, Isran Noor mempertanyakan data tersebut mengingat jumlah penduduk Kaltim jauh lebih sedikit dibanding provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
“Barangkali IKN ada di Kaltim, karena itu kita diingatkan tetap waspada dan menguatkan tekad untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024 sebagai pesta demokrasi yang berkualitas,” ujar Isran pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Kaltim di Balikpapan, Kamis (6/7/2023).
Ia optimistis pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 berlangsung dengan kondusif, aman, tertib dan damai tanpa ada gejolak sosial. "Kaltim adalah wilayah yang aman dan tidak terlalu sulit dalam penyelenggaraan pemilu, Sudah beberapa kali kita melewati pemilu dengan aman, tertib dan damai. Jadi, hal ini harus kita pertahankan," kata Isran Noor.
BACA JUGA:
- Tempat Ibadah Boleh Digunakan untuk Bicara Politik, Tapi... - ibukotakini.com
- KPU Akan Akomodir Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2024 - ibukotakini.com
- KPU Balikpapan Izinkan Warga Kreasikan TPS - ibukotakini.com
Meski demikian, Isran Noor berharap aparat dan masyarakat tetap waspada untuk memastikan keamanan pemilu.
“Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah untuk kemajuan bangsa dan negara,” imbuh Gubernur Isran.
Sementara Ketua KPU Kaltim Rusdiansyah menyebut pentingnya mengantisipasi gugurnya petugas pemungutan suara seperti pada Pemilu 2019 silam. “Caranya dengan memberikan asuransi melalui BPJS Ketenagakerjaan dan dukungan pendanaan pemilu yang memadai,” katanya.
Ketua Bawaslu Kalim Hari Dermanto menekankan perlunya dukungan masyarakat dalam mengawal Pemilu yang demokratis.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim Sufian Agus menjelaskan rakor tersebut bertujuan bertujuan memastikan komitmen dan dukungan dari semua pihak, termasuk aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu 2024. ***