Disdikpora PPU Wajibkan Sekolah Maksimalkan Dana BOS untuk Buku Paket

IBUKOTAKINI.COM - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengeluarkan peringatan keras terkait larangan praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di lingkungan satuan pendidikan. 

Kebijakan tegas ini diambil untuk memastikan para orang tua murid tidak lagi terbebani oleh pungutan biaya pembelian buku pelajaran yang semestinya menjadi tanggung jawab pihak sekolah.

Sekretaris Disdikpora Kabupaten PPU, Durajat, menjelaskan bahwa pihak sekolah diimbau hingga diwajibkan untuk mengoptimalkan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna mencukupi kebutuhan pengadaan buku paket pelajaran.

"Sesuai aturan, alokasi anggaran belanja buku dari Dana BOS dipatok maksimal sebesar 30 persen sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah," kata Durajat, Rabu (11/11/2026).

Durajat menjelaskan, satuan pendidikan sama sekali tidak memiliki ruang untuk memperjualbelikan buku paket maupun LKS kepada para siswa. Melalui pemanfaatan Dana BOS, sekolah diarahkan menerapkan sistem pinjam pakai buku secara gratis.

BACA JUGA:

Kembangkan Kerajinan Khas PPU, Dekranasda Tingkatkan Potensi Rajut Amigurumi - ibukotakini.com

Langkah ini dinilai krusial guna menekan dan meringankan beban finansial keluarga murid, yang selama ini kerap mengeluhkan praktik komersialisasi LKS di sekolah.

"Sekolah yang belanja dan buku paket tersebut nantinya dipinjamkan secara gratis kepada para siswa. Supaya anak-anak tidak lagi menggunakan atau diminta membeli LKS," tegas Durajat.

Lebih lanjut, Disdikpora PPU membeberkan kalkulasi matematis mengapa pembelian LKS secara mandiri sangat memberatkan perekonomian rumah tangga.

Menurutnya, jika seorang siswa dihadapkan pada kewajiban membeli LKS untuk sekitar 7 mata Pelajaran dengan kisaran harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per buku maka pengeluaran ekstra yang harus ditanggung orang tua langsung melonjak tajam. 

“Beban tersebut dipastikan berlipat ganda bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak di bangku sekolah,” tukasnya. Selain faktor ekonomi, sorotan tajam juga diarahkan pada efektivitas kurikulum dan mutu pembelajaran. (Adv-Diskominfo PPU)