Disinformasi dan AI Jadi Tantangan Informasi Nasional

IBUKOTAKINI.COM - Gelombang disinformasi di Indonesia dinilai bukan hanya persoalan konten palsu di media sosial, melainkan masalah sistemik yang menyentuh literasi publik, model bisnis platform digital, hingga regulasi yang belum memadai. 

Di tengah situasi tersebut, kehadiran kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) mempercepat sekaligus memperumit lanskap informasi nasional.

Ketua DigiBroadcast/Digital Media and Broadcasting (MASTEL), Neil R. Tobing, mengatakan pihaknya bersama BBC menyusun policy brief dan roadmap penanganan disinformasi dalam kerangka membangun ketahanan informasi nasional.

“Kalau bicara kebijakan di Indonesia, ada tiga karakter utama dari ekosistem disinformasi di Indonesia,” ungkapnya dalam diskusi bertema Navigating AI in Newsrooms: Research Insights and Media Business Sustainability di Hotel Morrissey, Jakarta pada Jumat 20 Februari 2026.

Pertama, rendahnya literasi digital. Dengan penetrasi pengguna media sosial sekitar 160 juta orang, kemampuan publik memilah sumber informasi kredibel dinilai belum tumbuh secara sistemik.

Kedua, tingginya ketergantungan pada platform digital yang mengandalkan trafik dan engagement sebagai model bisnis. Pola ini memang tidak secara langsung menciptakan disinformasi, tetapi mempercepat penyebaran konten emosional yang kerap menjadi medium subur informasi menyesatkan.

BACA JUGA:

Data Jadi Fondasi, Media Dituntut Baca Zaman Digital - ibukotakini.com

Ketiga, regulasi yang masih reaktif dan bersifat kasus per kasus. Dalam situasi krisis, ketiadaan aturan jelas kerap melahirkan respons yang tidak seragam. 

Neil mencontohkan peristiwa pada Agustus lalu, ketika respons terhadap demonstrasi berbeda antara media televisi dan media sosial sehingga memicu kebingungan.

Menurut dia, ketika tiga karakter tersebut bertemu dengan teknologi AI, penyebaran disinformasi menjadi semakin cepat dan terkoordinasi. Dampaknya tidak lagi sporadis, melainkan berisiko sistemik terhadap stabilitas informasi publik.

Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana, menilai tantangan disinformasi di Indonesia Timur memiliki dimensi berbeda. 

“Itu adalah kawasan yang sebenarnya dari segi politik, sosial, dan demokrasi itu sesuatu yang berbeda dari kawasan barat Indonesia dan kawasan tengah,” ujarnya.

Menurut Upi, disinformasi dan misinformasi tidak semata persoalan, tetapi dapat menjadi pintu masuk pemberdayaan. 

BACA JUGA:

Jurnalisme Berkualitas Kunci Lawan Disinformasi - ibukotakini.com

Sejak Maret 2025, ia bersama jejaring media di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Gorontalo menggelar pertemuan di Makassar untuk merumuskan langkah bersama. Tantangan terbesar, kata dia, bukan sekadar infrastruktur, melainkan literasi kognitif dan keberpihakan politik pemerintah.

Kolaborasi juga dilakukan dengan perguruan tinggi, termasuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin, untuk membangun kesadaran politik dan literasi teknologi berbasis AI.

“Yang harus kita bangun adalah ekosistem informasi yang sehat di Indonesia Timur,” katanya.

Dari perspektif gender, Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab Konde.co, Luviana Ariyanti, melihat apa yang ia sebut sebagai kolonisasi data. Ia mempertanyakan kelompok yang memproduksi data dan teknologi, sementara jurnalis perempuan di Indonesia hanya sekitar 18–20 persen.

“Teknologi itu bukan hanya kita membuka laptop dan mempunyai keahlian menulis, tapi juga perspektif kita tentang keberpihakan,” ujar Luviana.

Menurut dia, ketika diskursus publik hanya berhenti pada angka adopsi teknologi, dampak terhadap kelompok rentan kerap terabaikan. Ia mencontohkan maraknya kekerasan berbasis gender secara daring yang dialami perempuan, termasuk di Indonesia Timur.

BACA JUGA:

AMSI: Konten Relevan Jadi Kunci Media Bertahan - ibukotakini.com

Sementara itu, Country Director Indonesia dan Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menegaskan organisasinya berperan sebagai fasilitator berbasis riset dan dialog lintas sektor.

Menurut dia, proyek Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE) berangkat dari pertanyaan sederhana mengenai dukungan terhadap media kepentingan publik dan penciptaan lingkungan informasi yang sehat. 

Riset terhadap audiens menunjukkan persoalan yang kompleks dan beragam, terutama di Indonesia Timur dengan kebutuhan informasi yang tinggi dan tantangan distribusi tersendiri.

AI dalam diskusi tersebut dipandang sebagai alat yang dapat menghadirkan keberagaman suara, sekaligus membawa risiko baru. Karena itu, pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci.

Proyek PIMHIE yang dijalankan bersama Asosiasi Media Siber Indonesia bertujuan mendiseminasikan riset terkait AI yang relevan bagi ruang redaksi dan memfasilitasi dialog mengenai keberlanjutan bisnis media di era AI.

Forum ini mempertemukan praktisi media, regulator, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan sektor teknologi untuk mendorong diskusi berbasis informasi dan kolaborasi lintas sektor.

Di tengah percepatan teknologi dan polarisasi informasi, ketahanan informasi nasional dinilai tidak cukup dibangun dengan perangkat digital semata, tetapi juga melalui literasi, regulasi adaptif, keberpihakan pada wilayah tertinggal, serta jurnalisme yang berpijak pada kepentingan publik. ***