Diterapkan Secara Nasional, Bapemperda Sebut Raperda PUG Miliki Urgensi

IBUKOTAKINI.COM - Isu Pengarusutamaan Gender (PUG) dianggap memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk dibuatkan peraturan daerah (perda), terutama dengan adanya aturan di atasnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Isu ini oleh DPRD Kota Balikpapan dan dalam tahapan pembahasan sebagai rancangan peraturan daerah (Raperda).

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung menjelaskan, PUG ini adalah bentuk upaya membuka seluas-luasnya partisipasi gender. 

"Makanya ini dibuatkan aturan, walaupun secara nasional ini sudah diterapkan," tutur Andi Arif Agung (27/5/2025) di ruang kerjanya Kantor DPRD Balikpapan.

Penerapan secara nasional ini, misalnya dalam pemilihan umum di mana perempuan harus terlibat 30 persen. Paling tidak, dengan adanya peraturan daerah nantinya harus disiapkan ruang seluas-luasnya. 

Menurutnya, ketika PUG dibuatkan sebuah regulasi, artinya tidak hanya berkaitan tentang pemilihan umum saja, tapi di semua lini ada partisipasi gender untuk berperan aktif. 

"Ini sangat urgen agar pemerataan pembangunan bukan hanya didominasi laki-laki. Tapi kami mendorong regulasi agar perempuan lebih banyak terlibat," ujar A3, Sapaannya.

BACA JUGA:

Raperda Perubahan Perda Retribusi dan Pajak Daerah, Upaya Local Tax Empower - ibukotakini.com

Sebelumnya DPRD Kota Balikpapan melangsungkan Rapat Paripurna, dnegan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Raperda PUG. 

Ketua DPRD Alwi Al-Qadri mengatakan, PUG ini adalah sebuah strategi pembangunan yang mengintegrasikan prespektif gender dalam tiap tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan dan program.

Menurutnya hal ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, manfaat dan pengambilan keputusan. 

Ini mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam tiap tahapan pembangunan. 

"Yang mana dibuktikan dengan langkah awal melalui raperda ini. Yaitu menyusun kebijakan dan regulasi untuk pengarusutamaan gender," tukasnya. (Adv)