Dorong Reformasi Birokrasi, Pj Bupati PPU Buka Sosialisasi Pengukuran Indeks Kebijakan
Penajam

Dorong Reformasi Birokrasi, Pj Bupati PPU Buka Sosialisasi Pengukuran Indeks Kebijakan

  • Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) secara nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021.
Penajam
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi pengukuran indeks kebijakan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan komitmen kinerja dalam meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten PPU.

Hadir dalam acara tersebut Asisten Bidang Administrasi Umum Setda PPU, Ainie, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN), Muhammad Aswad, serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten PPU.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati PPU Makmur Marbun mengungkapkan bahwa hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) secara nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021. 

BACA JUGA:

"Pada tahun 2021, hasilnya hanya mencapai 40 persen, namun partisipasi instansi pusat dan daerah dalam pengukuran IKK meningkat hingga 97 persen pada tahun ini," jelas Marbun.

Meski demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat banyak kebijakan dan regulasi yang diterbitkan hanya untuk memenuhi syarat penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang lebih menekankan pada jumlah dan kuantitas regulasi daripada kualitas kebijakan itu sendiri.

Untuk itu, Marbun menekankan pentingnya setiap kebijakan publik didasarkan pada bukti yang kuat, inovatif, partisipatif dari kelompok kepentingan, dan komunikatif. 

"Ini merupakan modal utama dalam upaya mendorong kebijakan publik yang berkualitas," tambahnya. (Adv/Diskominfo PPU)