DPPKB Kutim Tangani Stunting dengan Program 'Cap Jempol'

IBUKOTAKINI.COM — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meluncurkan program Cap Jempol Stop Stunting sebagai strategi jemput bola dalam menekan angka stunting di wilayahnya. 

Fokus awal diarahkan ke Kecamatan Sangatta Utara, yang tercatat memiliki jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi di Kutim.

“Data menunjukkan angka tertinggi berada di Sangatta Utara, jadi kami mulai dari sini,” ujar Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, dalam kegiatan pemaparan hasil verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting, Senin, 13 Oktober 2025.

BACA JUGA:

Mahyudin Minta Sengketa Bontang–Kutim Tak Dipolemikkan - ibukotakini.com

Junaidi menekankan pentingnya memahami stunting dari hulu. Ia menyebut, stunting bukan semata soal anak yang sudah lahir dalam kondisi gagal tumbuh, tetapi soal pencegahan melalui identifikasi faktor risiko sejak dalam keluarga.

“Kalau bicara anak yang sudah lahir stunting, kita sudah di tahap pengobatan. Yang perlu kita lakukan adalah pencegahan,” tegasnya.

Faktor risiko yang disoroti antara lain kondisi sanitasi tidak layak, akses air bersih yang buruk, ketiadaan jamban sehat, hingga pasangan usia subur dengan risiko 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak anak). 

Selain itu, keluarga miskin dalam kategori desil 1–4 juga masuk dalam target intervensi.

BACA JUGA:

Jalan Longsor Sangatta–Bengalon Sudah Bisa Dilalui Dua Arah - ibukotakini.com

Dari data tersebut, DPPKB memetakan kebutuhan spesifik keluarga, mulai dari pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, hingga pelatihan keterampilan. Semua akan diintegrasikan dalam rencana lintas perangkat daerah.

Sebagai langkah konkret, DPPKB meluncurkan program Cap Jempol Stop Stunting atau Cara Pelayanan Jemput Bola Stop Stunting. Lewat program ini, tim teknis akan turun langsung berkoordinasi dengan setidaknya 10 OPD, termasuk PDAM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan BAZNAS.

“Kami tidak menunggu. Kami akan jemput bola ke OPD untuk pastikan intervensi tepat sasaran. Setiap dinas punya peran berdasarkan rekomendasi dari hasil verifikasi,” ujarnya.

BACA JUGA:

SPAM Void Indominco Produksi 250 Liter Air Baku per Detik - ibukotakini.com

DPPKB juga menggandeng media untuk ikut mengawal keakuratan data di lapangan. Junaidi menilai, validitas data adalah kunci agar program tidak meleset dari sasaran.

“Kalau data kami tidak sesuai, teman-teman media silakan cek ke RT. Sampaikan ke PLKB dan TPK. Kalau datanya keliru, perencanaannya juga akan salah arah,” ujarnya.

Hasil verifikasi akan dibawa dalam rapat lintas OPD yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mahyunadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pertemuan itu akan menjadi forum untuk membahas intervensi dan pembiayaan program berdasarkan data faktual di lapangan.

Junaidi juga menegaskan pentingnya peran petugas lapangan (PLKB) untuk benar-benar memahami wilayah binaan mereka.

“Jangan sampai kepala dinas lebih tahu kondisi lapangan daripada petugasnya sendiri,” pungkasnya. ***