DPR RI Janji Perjuangkan Pemangkasan DBH Kaltim

IBUKOTAKINI.COM - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berjanji meneruskan aspirasi Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) yang menolak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).

Janji itu disampaikan Misbakhun saat menerima audiensi Fraksi Kaltim di DPR RI, Kamis, 4 Desember 2025. Politisi Golkar itu berjanji meneruskan aspirasi mereka kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Misbakhun mengawali tanggapannya dengan menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan perwakilan Forum Aksi Rakyat Kaltim. 

BACA JUGA:

Anggaran Turun Drastis, Pemkot Evaluasi Ulang Proyek dan Belanja 2026 - ibukotakini.com

Ia menyebut bahwa kondisi APBN 2025 memang berada dalam tekanan akibat defisit yang meningkat. Tak hanya itu, Menteri Keuangan baru memimpin pada 9 September 2025 yang lalu.

“Perlu kami jelaskan bahwa sejak Menteri Keuangan baru menjabat pada 9 September, APBN kita dihadapkan pada situasi defisit yang meningkat," kata Misbakhun. 

"Karena itu Pemerintah sedang mencari cara untuk menata kembali fiskal nasional,” imbuh Misbakhun saat memimpin RDPU di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

Namun demikian, Misbakhun menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam RDP tersebut akan menjadi bahan pertimbangan politik bagi Komisi XI dalam menjalankan fungsi pengawasan.

BACA JUGA:

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tegaskan Tidak Ada Dana Daerah yang Mengendap di Bank - ibukotakini.com

“Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi beban politik bagi kami, menjadi tanggung jawab bersama. Saya memastikan akan memimpin langsung penyampaian aspirasi ini kepada Menteri Keuangan,” tandas Misbakhun.

Sementara itu, perwakilan Forum Aksi Rakyat (Kaltim) juga menyampaikan persoalan yang lebih teknis dan krusial. Mereka menilai pemangkasan DBH yang sebelumnya mencapai Rp 33 triliun kini hanya tersisa sekitar Rp 7 triliun merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

“Kalau DBH turun menjadi angka 70-an persen, dari Rp 33 triliun menjadi Rp 7 triliun, bagaimana pemerintah provinsi bisa membiayai pembangunan infrastruktur? Kaltim itu luasnya empat kali Jawa, tetapi penduduknya hanya empat juta," ujar perwakilan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur, Vendi Meru.

BACA JUGA:

Anggaran Dipangkas, ‘Gratispol Internet Desa Gratis’ Tetap Berlanjut - ibukotakini.com

"Konektivitasnya mahal, wilayahnya banyak yang nomaden, sehingga biaya pembangunan jauh lebih tinggi,” imbuhnya. 

Forum Aksi Rakyat Kaltim juga mengingatkan bahwa pemangkasan DBH bukan hanya berpengaruh pada proyek pemerintah, tetapi juga menimbulkan risiko keterlambatan pembayaran kepada kontraktor daerah.

“Kalau ada pemangkasan seperti ini, jangan-jangan nanti proyek tidak dibayar oleh Pemprov atau kabupaten/kota. Lalu dampaknya ke mana? Atau malah mau diambil alih BUMN? Itu akan melemahkan pemberdayaan daerah,” lanjutnya.

Terlebih, Forum Aksi Rakyat Kaltim mengingatkan Pemerintah bawah Kontraktor juga memiliki pegawai yang memiliki keluarga, harus membayar listrik, sekolah, dan kebutuhan dasar lainnya. 

BACA JUGA:

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tegaskan Tidak Ada Dana Daerah yang Mengendap di Bank - ibukotakini.com

“Bila arus pembayaran terhenti, efek domino ke masyarakat bawah tak terhindarkan,” pungkas Vendi Meru.