DPRD Balikpapan Jalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Kepemimpinan Baru Dirut RSUD Beriman

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menjalankan fungsi pengawasan pihaknya kepada kepemimpinan baru Direktur Utama RSUD Beriman. Diketahui, jabatan tersebut baru saja diisi oleh Ifransyah Fuadi pada Maret 2023 lalu.

Hal itu lah yang menjadi pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing Komisi IV DPRD Balikpapan yang dilakukan pada Senin (10/7/2023) dengan menghadirkan sejumlah pihak. Utamanya. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan dan tentunya jajaran staf RSUD Beriman Balikpapan itu sendiri.

“Dirut baru tiga bulan. Kita tanya apa saja programnya ke depan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Doris Eko Rian Desyanto, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan.

Pengawasan atau monitoring dilakukan, sebab RSUD Beriman ini berada dibawah naungan Pemerintah Kota Balikpapan dan menjadi wajah dari fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Beriman.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/aspirasi-nelly-turuallo-direalisasikan-lewat-pengecoran-jalan-di-kelurahan-karang-jati
• https://ibukotakini.com/read/tingkatkan-kualitas-pendidikan-dprd-balikpapan-dukung-pemkot-terima-bantuan-ruang-belajar

“Paling tidak, jangan sampai kalah sama rumah sakit swasta yang lain. Khususunya dalam peningkatan pelayanan, kualitas alat, SDM (sumber daya manusia) dan segala macamnya,” terangnya.

“Banyak keluhan terkait pelayanan, alat-alat yang sudah waktunya pembaruan,” tambahnya.

Komisi IV DPRD Balikpapan sebagai mitra kerja RSUD Beriman mendukung peningkatan kualitas pelayanan agar tak kalah dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang ada. “Apalagi, demi kesehatan masyarakat Kota Balikpapan,” katanya.

Lebih lanjut, Doris mengatakan, pembahasan program ini merupakan awal dari pembahasan lanjutan terkait hibah anggaran. Terkait anggaran, ia mengaku belum membahas hal itu, sebab penyusunan masih dilakukan pihak RSUD Beriman untuk diajukan atau diusulkan.

Di sisi lain, terkait dengan jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang pun harus diimbangi dengan peningkatan teknologi yang memadai.

Dari sisi kesejahteraan, honor pegawai administrasi di RSUD Beriman seharusnya juga bisa berbeda dengan pegawai administrasi lainnya. Sebab, pekerjaan rumah sakit tentu membutuhkan tenaga yang lebih atau ekstra.

Selain itu, RDP juga membahas terkait perluasan lahan RSUD. Doris menyebut, segala permasalahan pembebasan lahan harus dilakukan terlebih dahulu.

“Kalau (area) depan sudah kita bebaskan semua, otomatis bangunan RSUD akan lebih terlihat. Bahkan, ruangan pun yang seharusnya digunakan untuk ruang rawat banyak digunakan untuk gudang, karena perencanaan awal dulu RSUD tidak ada gudangnya,” jelasnya.

“Tadi disarankan, jika tidak mendesak, cari saja untuk sewa gudang supaya ruangan bisa digunakan untuk pelayanan,” pungkasnya.