DPRD Balikpapan Kawal Usulan Sertifikasi Guru PAUD Non Formal
Balikpapan

DPRD Balikpapan Kawal Usulan Sertifikasi Guru PAUD Non Formal

  • Komisi akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan guna membahas skema fasilitasi pelatihan sertifikasi
Balikpapan
Ambarwati

Ambarwati

Author

IBUKOTAKINI.COM - Komisi IV DPRD Kota Balikpapan mengawal usulan bantuan sertifikasi bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali pada Kamis, 24 Juli 2025. 

Hal tersebut merupakan respon dari audiensi dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kota Balikpapan beberapa waktu lalu. Menurutnya peningkatan kualitas guru PAUD menjadi perhatian serius pihaknya. 

Terutama dengan adanya banyak guru PAUD di jalur non formal yang belum memiliki sertifikasi resmi. Ia pun mengapresiasi perjuangan para guru tersebut. 

"Maka kami akan jembatani agar bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau program bantuan konkrit,” ungkapnya. 

Komisi akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan guna membahas skema fasilitasi pelatihan sertifikasi yang memungkinkan. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/ribuan-pencari-kerja-ikuti-jmf-balikpapan-lowongan-perhotelan-kurang-peminat

"Baik dari dana APBD maupun kerja sama dengan pihak lain," ujarnya (23/7/2025). Apalagi menurut Gasali peran penting buruk PAUD dalam sistem pendidikannya mesti lebih diakui. Itulah mengapa pihaknya berkomitmen terhadap persoalan ini. 

Gasali melanjutkan, Komisi IV akan mengupayakan adanya solusi jangka panjang, agar tenaga pendidik PAUD mendapat perhatian setara dengan pendidik formal lainnya. 

Sebelumnya Ketua HIMPAUDI Kota Balikpapan, Ani Ariani mengungkapkan  aspirasi pihaknya, termasuk keterbatasan akses dan biaya pelatihan sertifikasi bagi para guru PAUD dan TK swasta. Apalagi para pendidik PAUD sangat berperan dalam pembentukan karakter anak usia dini. 

"Sayangnya masih banyak yang belum tersertifikasi. Kami berharap ada bantuan nyata dari pemerintah daerah," katanya. 

Lebih lanjut mengenai isu sertifikasi, ia mengatakan HIMPAUDI juga mengangkat persoalan insentif dan kesejahteraan guru selain itu juga kebutuhan dukungan sarana prasarana pembelajaran di PAUD yang banyak dikelola secara swadaya. ***