DPRD Balikpapan Minta Pemkot Pelajari Sistem Transportasi Modern
- Salah satu contoh yang bisa diadopsi adalah angkutan kota (angkot) yang sudah ber-AC dan menggunakan sistem pembayaran QRIS.
Advertorial
BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Nurhadi Saputra, mendorong pemerintah kota untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi kemacetan di Balikpapan. Hal ini penting dilakukan mengingat peran Balikpapan sebagai penyangga dan gerbang Ibu Kota Negara (IKN) baru.
"Pemerintah bisa mengadopsi sistem transportasi seperti yang diterapkan di Jakarta saat era kepemimpinan Anis Baswedan," ujar Nurhadi, pada Senin 24 Juni 2024.
Nurhadi menjelaskan bahwa pola transportasi di Balikpapan masih dapat diubah dan memang membutuhkan waktu. Namun, jika Pemkot serius dalam mengatasi kemacetan, mengadopsi sistem transportasi daerah lain seperti Jakarta bisa menjadi solusi yang efektif.
Salah satu contoh yang bisa diadopsi adalah angkutan kota (angkot) yang sudah ber-AC dan menggunakan sistem pembayaran QRIS. Selain itu, Nurhadi juga menyoroti minimnya inovasi angkutan masal di Balikpapan. Ia bahkan tidak pernah mendengar tentang keberadaan Bus Damri di kota ini.
"Padahal, banyak warga Samarinda yang menggunakan Bandara Balikpapan. Seharusnya ada angkutan masal seperti Bus Damri yang melayani rute Balikpapan-Samarinda," terangnya.
BACA JUGA:
- Begini Tanggapan Budiono Perihal Bansos kepada Keluarga Pelaku Judi Online - ibukotakini.com
- Komisi IV DPRD Balikpapan Usul Gelar RDP Aturan BPJS Kesehatan jadi Syarat Pembuatan SIM - ibukotakini.com
"Di kota lain seperti Jakarta, Bandung, dan Banjarmasin sudah ada sistem angkutan masal seperti Busway. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah," imbuh Nurhadi.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Adwar Skenda Putra, memastikan bahwa beroperasinya Sistem Angkutan Umum (SAUM) tidak akan mengganggu trayek angkot. Angkot justru dapat menjadi feeder atau jalan penghubung bagi warga yang ingin menggunakan bus SAUM.
"Nanti kami akan membuat regulasinya dan aturannya terlebih dahulu. Kemudian ditawarkan ke angkot untuk memilih jalur trayek yang mana. Mereka yang memilih, bukan kami yang menentukan," ujarnya. (Adv/DPRD Balikpapan)