DPRD Balikpapan Minta Tata Anggaran, Pendidikan Diperkuat

IBUKOTAKINI.COM - DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas layanan publik di tengah penyesuaian APBD 2026. 

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyebut penyesuaian anggaran dilakukan setelah adanya koreksi fiskal nasional. Meski APBD awal diproyeksikan sekitar Rp4,5 triliun, penyesuaian membuat totalnya berubah menjadi Rp3,3 triliun.

“Penataan ulang ini perlu dilakukan agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Hampir semua OPD mengalami penyesuaian, kecuali Dinas Pendidikan yang justru kita perkuat,” katanya seusai Rapat Paripurna, Kamis 20 November 2025 yang membahas pandangan umum fraksi atas perubahan nota penjelasan Wali Kota terkait struktur anggaran tahun depan.

Menurut Budiono, sektor pendidikan menjadi fokus karena kebutuhan tenaga pengajar dan sarana belajar masih tinggi. 

Ia menuturkan, rencana Dinas Pendidikan untuk merekrut sekitar 500 guru SD dan SMP tahun depan merupakan langkah yang mendapat apresiasi DPRD.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/dprd-balikpapan-minta-tanggung-jawab-grand-city-atas-tewasnya-6-anak

Ia menilai, kekurangan guru sudah berlangsung lama, dan rencana merekrut 500 tenaga pendidik ini sangat membantu. 

"Maka kami mendukung penuh karena ini berhubungan langsung dengan kualitas pendidikan anak-anak kita,” kata Budiono.

Di sektor kesehatan, ia memastikan bahwa pemerintah daerah tetap melanjutkan proyek prioritas yang telah berjalan, termasuk pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang menggunakan skema multiyears. 

Sementara pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat, kata Budiono, masih dalam proses penyesuaian administrasi dengan pelaksana proyek.

“RS Balikpapan Timur tetap berjalan sesuai rencana. Untuk RS Balikpapan Barat, kita pastikan prosesnya tertib administrasi. Setelah tanggung jawab kontraktor berjalan sesuai ketentuan, proyek dapat dilanjutkan tanpa mengurangi kualitas layanan,” jelasnya.

Adapun Puskesmas Muara Rapak yang sudah tidak beroperasi, ia pastikan tetap masuk dalam rencana pembangunan ulang ketika kesiapan anggarannya terpenuhi.

“Kesehatan tetap menjadi prioritas. Penyesuaian ini hanya soal waktu, bukan dihentikan. Pemerintah dan DPRD ingin memastikan setiap pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dengan perencanaan yang matang,” tambahnya.

Budiono menegaskan DPRD dan pemerintah daerah terus bekerja beriringan untuk menyusun APBD yang realistis, adaptif, dan tetap memprioritaskan layanan dasar.

“Fiskal kita sedang menyesuaikan, tapi orientasinya tetap sama pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih kuat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Ini langkah bersama demi pemerataan pelayanan untuk seluruh warga Balikpapan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)