DPRD Balikpapan Sebut Pemkot Perlu Beri Dukungan Ekstra ke LKM

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM—DPRD Balikpapan berharap pemerintah kota itu memberikan dukungan lebih banyak bagi keberlanjutan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

LKM sendiri merupakan sebuah lembaga kolektif yang terhimpun dari masyarakat dan memiliki peran secara partisipatif dalam menanggulangi berbagai persoalan, baik di bidang pembangunan, ekonomi maupun sosial di tingkat kelurahan.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, keberadaan LKM tersebut sangat membantu Pemerintah Kota Balikpapan, terutama dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh.

"Dari data yang disampaikan oleh Dinas PU [Pekerjaan Umum] dan Dinas Perkim [Perumahan dan Permukiman] Balikpapan, kawasan kota kumuh di Balikpapan masih terdapat sekitar 200 hektare. Titik-titik mana saja nanti yang akan di dahulukan agar menjadi kota bersih, tentunya dinas terkait yang punya datanya," ujar Abdulloh, di sela-sela pelantikan Pengurus Asosiasi LKM Kota Balikpapan periode 2023-2028, Minggu, (6/8/2023).

• RM Torani Balikpapan Hadirkan Menu Baru Kepiting Bakar Nusantara
• Ombudsman Temukan Maladministrasi Penghentian Layanan Pertanahan di Wilayah IKN
• Prof Rhenald di Café Luca

LKM saat ini, kata dia, tidak lagi di biayai oleh bank dunia sehingga, dirinya meminta OPD [organisasi perangkat daerah] terkait untuk bisa menganggarkan dana pembinaan untuk keberlanjutan program kerja LKM di Balikpapan. 

"Keberlanjutan LKM ini harus di-support, karena LKM sangat membantu program-program pemerintah dalam pengentasan kawasan kota kumuh. Jadi, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membantu segala bentuk program LKM," ucapnya. 

Menurut dia, sejatinya program LKM juga merupakan bagian dari program pemerintah. Abdulloh menilai, keberadaan LKM di Balikpapan selama ini berperan aktif membantu OPD terkait.

Abdulloh meyakini, Wali Kota Balikpapan juga memberikan support terhadap program LKM kedepan.

"Soal anggaran pembinaannya nanti akan kita bahas bersama dengan Bappeda, Dinas PU, dan Dinas Perkim. Karena bagaimana pun, mereka juga mengurusi Kota Balikpapan agar baik dan bersih. Selama ini mereka kerja sosial, sedangkan mereka juga punya keluarga, maka harus diperhatikan. ," kata Abdulloh. 

Ditempat yang sama, Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan Sutadi mengharapkan, LKM di Balikpapan dapat menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya. 

"Saya juga mengajak LKM di Balikpapan untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan unsur masyarakat lainnya membangun kolaborasi dan sinergi dalam upaya membangun dan memajukan Kota Balikpapan khusunya agenda besar menjadi beranda Ibu Kota Negara (IKN) yang tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi dari masyarkat," harap Sutadi. 

Sutadi juga mengingatkan, di tahun politik saat ini pihaknya meminta bantuan dan dukungan agar pemilu 2024 mendatang dapat di sukseskan bersama-sama. 

"Dukungan dan partispasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu sangat penting, karena kualitas pemilu dilihat tidak hanya dari penyelenggara, tapi tingkat dari partisipasi masyarakat juga. Mudah-mudahan di pemilu 2024 partisipasi masyarakat bisa meningkat dari sebelumnya," ujar Sutadi.

Sebagai latar belakang, LKM ini dibentuk sejak tahun 2009 oleh pemerintah pusat dan di kelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). 

Hingga Juni 2023, program Kotaku tersebut dinyatakan sudah berakhir sehingga, keberlanjutan LKM khususnya di Kota Balikpapan mulai menentukan arah untuk terus berperan aktif dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

TENTUKAN ARAH

Ketua Asosiasi LKM Kota Balikpapan Adi Suwito mengatakan, semenjak berakhirnya program Kotaku dari pemerintah pusat pada akhir bulan Juni lalu, pihaknya dan seluruh pengurus LKM sempat merasakan kegelisahan. Sebab, belum diketahui arah dan tujuan LKM di Balikpapan kedepannya. 

Namun, kata dia, kegelisahan itu mulai terjawab semenjak dirinya bertemu dengan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh sehingga segala keluhan-keluhan dari jajaran Pengurus LKM bisa tersampaikan, termasuk ke OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan Dinas Perumahan dan Permukiman. 

Menurut dia, setelah mendapat respon dari Abdulloh, program LKM di Balikpapan akan terus berjalan. Keberadaan LKM sejak dibentuk oleh pemerintah pusat dari tahun 2009 hingga Juni 2023, kontribusi dengan pemerintah pusat maupun daerah sudah bisa dirasakan manfaatnya. 

"Penataan kawasan kumuh sudah kita kerjakan dan sudah kita buktikan, sehingga tidak salah jika kita mengadu kepada lembaga yang ada, kemana arah LKM selanjutnya," ungkapnya. 

Kendati LKM dibantu oleh Ketua DPRD Balikpapan, namun ia memastikan bahwa LKM bukanlah wadah untuk berpolitik. Namun ia juga menegaskan, bahwa seluruh anggota yang tergabung dalam LKM tetap memiliki hak politik. 

Setelah pelantikan ini, Suwito sampaikan, bahwa pihaknya memiliki agenda yang selama masih menjadi PR bagi LKM di Balikpapan untuk penataan kawasan kumuh sebanyak 110 hektar yang harus diselesaikan sampai tahun 2026 mendatang. 

"Selama ini program dari LKM dibiayai oleh bank dunia melalui pemerintah pusat. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, maka nantinya segala program LKM kedepannya akan dibiayai melalui APBD. Program-program LKM nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah, mana yang kira-kira menjadi prioritas yang harus dilaksanakan," terang Suwito, lebih lanjut. 

Disampaikan, LKM tidak hanya fokus pada pengentasan kawasan kota kumuh, tapi juga ada pelatihan-pelatihan, sosial dan peningkatan perekonomian melalui peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peningkatan ekonomi tersebut diberikan melalui program dana bergulir. 

"Hingga saat ini, terdapat 12 ribu orang yang sudah merasakan dana bergulir tersebut. Sampai sekarang dana bergulir yang ada di masyarakat sekitar 7 miliar lebih," tukasnya.