DPRD Balikpapan Soroti Komitmen Pemkot Tangani Banjir

IBUKOTAKINI.COM – Komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya menanggulangi banjir menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan. Pasalnya, pada minggu lalu banjir melanda Kota Balikpapan akibat hujan dengan intensitas tinggi melandanya. 

Anggota Komisi III Syarifuddin Odang mengatakan bahwa banjir yang melanda di kawasan MT Haryono merupakan peristiwa yang selalu terulang apabila hujan besar melanda.

“Kalau bicara banjir yang cukup besar kemarin, sebenarnya ini lagu lama, yang pertama dilakukan adalah kita harus menyadari semua dan komitmen terlebih dahulu,” ucapnya kepada awak media, Rabu (31/08/2022)

“Dan kenapa saya sampaikan komitmen, karena saya melihat kita ini masing-masing masih terpecah-belah.”

Ia menyebut bahwa Balikpapan sebenarnya sudah memiliki grand design yang sudah dirancang untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, sehingga apabila terjadi banjir seperti ini maka ada yang salah.

Baca juga:

• Kaltim Akan Terima Rp1,5 Triliun dana Program Pengurangan Emisi - ibukotakini.com
• Ada Balikpapan Open 10K, Jalan Jenderal Sudirman Ditutup Selama Dua Jam - ibukotakini.com
• Virtual Exhibition Merdeka Astra Motor Kaltim 1 Berikan Direct Gift Redmi Watch - ibukotakini.com

Dalam penanganan banjir ini sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat, diantaranya perizinan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dsihub) dan lainnya.

“Masyarakat saat ini juga sudah bergeser karena tingkat kejenuhan melihat persoalan banjir yang tidak kunjung selesai,” ujarnya.

Sementara terkait dampak hunian perumahan, penataannya include dengan perizinan. Sehingga jelas uas lahan yang bisa dibangun, kemudian untuk fasilitas umumnya juga sudah direncanakan .

“Kalau kita kalau kita berbicara apa bermanfaat kampung itu tidak bertambah banyak hanya disitu-situ saja sehingga ada sebabnya mengapa bisa berdampak banjir,” ucapnya.

Kata dia, justru kegiatan pengupasan lahan, yang salah satu  penyebab banjit. Termasuk yang dilakukan oleh pengembang perumahan. Apalagi banyak ditemukan pengembang perumahan yang belum membangun bozem untuk pengendalian banjir.

Kemudian ada lagi dari kegiatan-kegiatan usaha yang rata-rata drainase di depan ruko-nya itu tertutup, sekian puluh tahun dan tidak pernah diangkat sedimennya maka wajar timbul masalah banjir. 

“Kebijakan ini bukan untuk menghalangi kegiatan investasi di masyarakat tapi lebih pada penegasan tatanan yang harus dipatuhi,” ujarnya

Sehingga seharusnya upaya penanganan banjir, Pemkot  tidak hanya terfokus pada upaya normalisasi DAS Ampal. Namun lebih fokus kepada bagaimana penegasan pada kegiatan usaha atau pengupasan lahan yang bisa berpotensi menimbulkan masalah banjir.###