DPRD Balikpapan Sosialisasi Produk Hukum Mengenai Ketertiban Umum

IBUKOTAKINI.COM - Kenalkan produk hukum yang diterbitkan. DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan krmbali menggelar Sosialisasi Produk Hukum Kota Balikpapan. Kali ini giliran di Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara.

Sosialisasi sendiri dihadiri langsung Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung. Pria yang disapa A3 ini juga sekaligus narasumber sosialisasi.

Andi Arif menjelaskan, bahwa Peraturan Daerah  (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

"Ketertiban Umum, bagian urusan wajib Pemerintah Daerah. Pasalnya, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar dalam upaya mewujudkan terpeliharanya ketertiban dan ketentraman masyarakat," katanya ketika sosialisasi pada Kamis, 7 Juli 2022.

• https://ibukotakini.com/read/jelang-iduladha-pln-pastikan-keandalan-listrik
• https://ibukotakini.com/read/program-pengungkapan-sukarela-diikuti-4-787-wajib-pajak-di-kaltimra
• https://ibukotakini.com/read/pemkot-balikpapan-dorong-pelaku-usaha-untuk-tdg

Andi Arief menyebut ruang lingkup pengaturan Perda Ketertiban Umum meliputi tertib bangunan, tertib lalu lintas, angkutan jalan dan fasilitas umum, tertib lingkungan, tertib pencegahan kebakaran, tertib penyelenggaraan penanggulangan bencana, tertib usaha tertentu, tertib sosial. 

"Tertib penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tambahan ruang lingkup dalam Perda Perubahan," ujar pria yang disapa A3.

Menurutnya, DPRD ini hanya memonitoring atau mengawasi pelaksanaan Perda yang dimaksud, karena situasi saat ini antara fakta hukum dan situasi sosial itu kadang kala tidak seiring sejalan. Untuk itu, salah satunya dilakukan sosialisasi supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat. 

"Inilah dengan melalui upaya sosialisasi dari Pemkot mengundang kami dari DPRD diharapkan, kemudian masyarakat ada transformasi nilai ada transformasi informasi terhadap Perda apa yang kami sosialisasi," terangnya.

Seperti halnya, adanya pemberlakuan waktu membuang sampah, masyarakat belum tentu paham. "Ada waktu buang sampah, kadang masyarakat belum paham. Padahal ada saksinya," tutupnya.(*)