DPRD Harap Pembangunan RS Balikpapan Barat Segera Kembali Berjalan

IBUKOTAKINI.COM - DPRD Kota Balikpapan menyoroti serius mandeknya pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Barat. Wakil Ketua DPRD, Budiono, menegaskan proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan sebelum kontraktor menyelesaikan kewajibannya.

Lebih lagi setelah perusahaan pelaksana sudah menerima pencairan anggaran sebesar 19 persen dari total nilai proyek. Dari pagu sekitar Rp84 miliar, kontraktor disebut telah menikmati pencairan hampir seperlima anggaran. Namun di lapangan, progres tidak berjalan sesuai kontrak, membuat DPRD mempertanyakan komitmen pelaksana.

“Kontraktor ini sudah menerima 19 persen pembiayaan, tapi pekerjaannya belum selesai. Kita tidak bisa melanjutkan pembangunan RS Balikpapan Barat kalau tanggung jawabnya belum dituntaskan,” tegas Budiono, Jumat (21/11/2025).

Ia memastikan DPRD tidak akan menyetujui perpanjangan kontrak maupun kelonggaran tambahan sebelum ada penyelesaian menyeluruh dari pihak ketiga. 

BACA JUGA:

DPRD Balikpapan Minta Tata Anggaran, Pendidikan Diperkuat - ibukotakini.com

Budiono mengungkapkan, penggunaan APBD tidak boleh dikelola sembarangan, apalagi untuk proyek sebesar rumah sakit yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita akan bayar apa yang sudah mereka kerjakan, tapi selesaikan dulu. Jangan sampai proyek strategis seperti rumah sakit mangkrak karena kontraktor tidak menjalankan kewajibannya,” katanya.

Selain RS Balikpapan Barat, DPRD juga menyoroti mangkraknya Puskesmas Muara Rapak yang tak kunjung dilanjutkan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). 

Dua proyek kesehatan yang terhenti ini menambah beban pemerintah kota dalam menjaga layanan dasar bagi warga.

Sementara itu, proyek RS Balikpapan Timur dipastikan tetap berjalan menggunakan skema multiyears. 

"Secara administrasi, proyek itu lebih aman dan tidak bermasalah pada kontrak seperti Balikpapan Barat," tuturnya.

Budiono berharap seluruh persoalan, baik kontrak maupun anggaran, segera diselesaikan agar pembangunan fasilitas kesehatan tidak terus tertunda. (ADV/DPRD Balikpapan)