DPRD Kaltim Harap Pemprov Dukung Pembangunan Sekolah di Kabupaten/Kota Untuk Sediakan Daya Tampung Peserta Didik

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Anggota legislatif Provinsi Kalimantan Timur mendorong pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan sekolah di sejumlah kabupaten/kota untuk memenuhi daya tampung peserta didik.

Hal ini disampaikan Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang juga mendukung penuh program pembangunan sekolah yang dilakukan kabupaten/kota, utamanya di daerah terpencil dan terluar.

Bertambahnya jumlah penduduk dan masifnya pembangunan sekolah negeri maupun swasta di wilayah perkotaan, tidak diimbangi dengan pembangunan yang sama di wilayah terpencil.

"Di sejumlah daerah, terluar dan terpencil ini tidak dapat terakomodir, sarana prasarana seperti rombel (rombongan belajar) itu memang perlu dibangun kembali," kata Salehuddin ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (24/5/2023).

Tak hanya itu, pembangunan sekolah jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim juga perlu dilakukan di sejumlah kabupaten/kota. Sebab, ketersediaan daya tampung SMA/SMK yang tak sebanding dengan banyaknya peserta didik yang lulus jenjang SMP.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/meraih-wtp-atas-lkpd-ta-2022-dprd-kaltim-minta-pemprov-fokus-tindaklanjuti-evaluasi-bpk
• https://ibukotakini.com/read/ada-miskomunikasi-dprd-kaltim-sebut-pencabutan-dua-perda-masih-terganjal

Selain itu, keterbatasan pilihan juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil. Berbeda halnya dengan kondisi atau jumlah sekolah yang ada di wilayah pusat kota/kabupaten.

"Dukungan tentu diprioritaskan pada (pembangunan) sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil dan terluar. Karena, pilihan alternatif yang terbatas," katanya.

"Kalau di sekitar pusat kota/kabupaten, pilihan alternatif sekolah kan banyak, ada sekolah negeri dan swasta yang memadai," lanjutnya.

Dalam pelaksanaan program pembangunan sekolah-sekolah ini, pemerintah provinsi juga perlu memberikan dukungannya. Apalagi, implementasi kurikulum merdeka juga memerlukan dukungan rombel yang memadai.

"Besaran Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) juga yang perlu ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut," pungkasnya. ###