DPRD Kaltim Sebut Penguatan SDM Bagian Penting BPBD
Advertorial

DPRD Kaltim Sebut Penguatan SDM Bagian Penting BPBD

  • IBUKOTAKINI.COM – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menilai penguatan sumber daya manusia 9SDM) menjadi bagian penting dari Badan Penang
Advertorial
Redaksi

Redaksi

Author

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa ketika menghadiri pembukaan dan Welcome Party Rapat Koordinasi Daerah BPBD Provinsi Kaltim tahun 2023 kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, belum lama ini.

Abdul Kadir Tappa mengapresiasi terhadap kegiatan Rakorda Penanggulangan Bencana yang diadakan di Kota Bontang dengan banyak dihadiri oleh perangkat daerah terkait.

“Acara ini luar biasa, OPD terkait datang semua dari seluruh Kaltim. Jadi itu patut disyukuri, kita hadir disini, acaranya luar biasa dan semua berpartisipasi. Dan saya berharap dari rakor hari ini dapat diimplementasikan nanti untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” ucap politisi partai Golkar ini yang menghadiri mewakili Ketua DPRD Kaltim.

BACA JUGA:

Acara yang digelar di Pendopo Kantor Walikota Bontang tersebut dihadiri Wali kota Bontang Basri Rase, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Tianur, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Ririn Sari Dewi yang mewakili Gubernur Kaltim, dan unsur Forkopimda Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Basri Rase menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim atas kepercayaan yang diberikan untuk menggelar berbagai event atau kegiatan provinsi di Kota Bontang.
“Kalau pak Gubernur mengatakan, apakah Bontang siap menjadi tuan rumah?. Saya juga mengatakan, siap Komandan!,” seru Basri Rase.

Ketika berbicara bencana, lanjutnya, itu menjadi perhatian kita semua. Diperlukan sebuah penguatan SDM termasuk sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan. 

“Walaupun SDM nya mumpuni dan bersertifkat, tapi kalau ditunjang dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tentu juga akan menjadi masalah teknis dilapangan,” ujarnya.

Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dari provinsi maupun daerah agar memberikan perhatian kepada sarana dan prasarana terhadap BPBD di masing-masing daerah. ###