DPRD Kawal Program Nasional, Taqwa Tegaskan Sinkronisasi Kebijakan

IBUKOTAKINI.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menyatakan komitmen legislatif untuk mengawal program-program nasional yang kini menjadi prioritas pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (25/11/2025).

Taqwa menyebut sejumlah program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan sekolah unggulan menjadi perhatian serius karena dinilai membawa dampak luas bagi masyarakat.

“Program-program ini sangat positif. Kami di DPRD akan mengawal agar bisa berjalan dengan baik di daerah. Efeknya luar biasa, bukan hanya untuk pemenuhan gizi anak, ibu hamil dan menyusui, tetapi juga menggerakkan ekonomi di tingkat lokal,” ungkapnya.

Taqwa menyebut bahwa pemerintah daerah wajib mengikuti arah kebijakan dan regulasi tingkat pusat, terutama untuk program nasional yang telah menjadi instruksi presiden.

“Karena ini program nasional, maka aturan daerah mengikuti kebijakan nasional. Ketika sudah menjadi instruksi presiden, tidak ada lagi aturan kepala daerah yang bisa menganulir,” tandasnya.

Ia meyakini sinkronisasi regulasi ini akan memperlancar implementasi program nasional di Balikpapan sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

BACA JUGA:

Tantangan Penyusunan Propemperda 2026, Lebih Selektif dan Prioritas - ibukotakini.com

Menanggapi pertanyaan mengenai dinamika internal yang berkaitan dengan evaluasi organisasi dan kaderisasi, Taqwa menilai hal tersebut merupakan proses yang wajar.

“Dalam organisasi itu biasa. Ada yang hijrah, ada yang pergi, ada restrukturisasi. Pengaruhnya justru ke arah yang positif untuk membesarkan dan memperkuat partai,” jelasnya.

Untuk urusan politik jangka panjang menuju 2034, Taqwa memilih bersikap realistis.

“Kita berbuat dulu untuk daerah. Soal 2034, biar waktu yang menjawab,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Taqwa juga kembali menekankan pentingnya memaksimalkan pengelolaan aset daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai masih banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Aset yang bisa menghasilkan harus dimaksimalkan. Tidak perlu dibahas lagi, harus dieksekusi. Pansus sudah memberi rekomendasi agar aset-aset tidak produktif dipetakan ulang dan dimanfaatkan secara optimal,” tukasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)