DPRD Kutai Timur Sahkan Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran

IBUKOTAKINI.COM – Dalam Rapat Paripurna ke-18, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, Senin (11/11/2024). 

Perda ini disusun sebagai langkah konkret menghadapi urgensi tingginya risiko kebakaran yang kerap terjadi di wilayah Kutim.

Anggota DPRD Kutim, Yusuf Silambi, menjelaskan bahwa Perda ini merupakan respons atas banyaknya peristiwa kebakaran sepanjang tahun lalu. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan pentingnya regulasi khusus untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di Kutim.

“Karena ada beberapa kebakaran pada tahun lalu dan itu kita anggap sebagai suatu urgensi, sehingga muncul lah ide Perda ini,” ujar Yusuf saat ditemui di Kantor DPRD Kutim.

Yusuf mengungkapkan bahwa rancangan Perda ini sebenarnya telah direncanakan sejak 2023. Namun, pembahasannya tertunda karena prioritas diberikan kepada Perda lain yang dianggap lebih mendesak pada saat itu.

BACA JUGA:

• Yosep Udau dan dr. Nobel Soroti Peralatan Pemadam Kebakaran Kutim - ibukotakini.com
• Perkenalkan Program 'KITA BISA' DPRD Kutim Resmi Sosialisasi - ibukotakini.com
• Anggota DPRD Kutim Desak Percepatan Proyek Multi Years - ibukotakini.com

“Sebenarnya ide ini dari tahun kemarin, hanya saja banyak Perda yang harus kita buat. Jadi di tahun 2024 ini kita fokus masukkan anggarannya ke Perda ini dan sudah bisa terealisasi,” katanya.

Ia menambahkan, hingga lima tahun ke depan, anggaran untuk Perda ini telah dialokasikan dan dijadikan prioritas. Langkah ini, menurut Yusuf, merupakan bentuk komitmen legislatif untuk memastikan upaya penanggulangan bahaya kebakaran berjalan efektif.

Yusuf juga menyoroti bahwa pengesahan Perda ini tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat, tetapi juga mendukung manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam memperkuat kolaborasi penanggulangan bahaya di Kutim.

“Paripurna ini menjadi suatu dasar hukum untuk memperkuat Kutim, sekaligus memperkuat manajemen PT KPC untuk semakin giat membantu rakyat Kutim serta Kaltim pada umumnya,” jelas politisi dari PDI-P tersebut. (Adv)