DPRD Provinsi Kaltim Minta Soal Lahan Pembangunan SMKN 7 Balikpapan Segera Diselesaikan

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur minta kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyelesaikan persoalan lahan pembangunan SMKN 7. 

Hal ini terungkap dalam pertemuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, pada Rabu, 15 Maret 2023. 

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan diterima Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, di Vip Room Balai Kota Balikpapan. 

Kunjungan kerja juga diikuti oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kaltim, Sigit Wibowo, Anggota Komisi IV Rusman Yaqub, Salehuddin, Yenni Eviliana dan Fitri Maisyaroh. 

Dalam pertemuan, Hasanuddin menjelaskan bahwa kunjungan ini untuk memastikan kepastian lahan lokasi pembangunan SMKN 7 di Balikpapan. Mengingat persoalan lahan hingga kini belum terselesaikan. 

BACA JUGA:

• Anggota DPRD Kaltim Dapil Kabupaten Kukar Sampaikan Hasil Reses Bidang Pendidikan - ibukotakini.com
• Bahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, DPRD Kaltim Lakukan Pendalaman Materi - ibukotakini.com
• Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Sampaikan Hasil Reses ke Pemerintah - ibukotakini.com

“Jadi kami datang untuk menanyakan kepastian dari lahan yang akan dibangun SMKN 7. Karena ini anggaran sudah ada untuk pembangunan fisik tetapi lahan belum clear,” ungkap Hasanuddin. 

Dan setelah pertemuan kunjungan kerja tersebut, menurutnya Pemkot Balikpapan telah memberikan penjelasan tahapan atau progress yang telah dilaksanakan. 

“Jadi setelah pertemuan tadi, komisi IV sudah dapat kepastian bahwa InsyaAllah di Maret 2023 sudah ada hibahnya,” tuturnya. 

Dengan begitu pembangunan fisik SMKN 7 yang berlokasi di Balikpapan Barat ini dapat segera dilaksanakan. Karena anggaran untuk pembangunan fisik telah dialokasi dari Pemerintah Provinsi. 

“Untuk pembangunan SMK 7 nya agak lama mungkin karena ada soal pembebasan lahan. Kami dari DPRD Provinsi minta segera pembangunan. Anggarannya sekitar Rp40 miliar,” terang Hasanuddin yang merupakan Dapil Balikpapan.  

Sementara itu, Sekda Balikpapan Muhaimin optimis persoalan lahan untuk SMKN 7 selesai pada Maret ini. 

“Banyak permasalahan-permasalahan itu gara-gara administrasinya tidak lengkap atau tidak sesuai dengan mekanisme makanya ada 11 tahapan yang dilakukan Pemkot Balikpapan. Alhamdulillah tadi udah dijelaskan ya mudah-mudahan paling lambat akhir Maret ini semua tahapan dan NPHD bisa kita serahkan ke provinsi,” urainya. 

Adapun luas lahan SMKN 7 ini seluas 2 hektare dan akan dibangun dengan design yang sama SMAN 8 yaitu sekolah panggung sehingga nantinya dikelilingi mangrove. ###