Ekonomi Kaltim Tumbuh 4,08 Persen di Triwulan I-2025
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5,75 persen menjadi 5,33 persen.
Ekbis
IBUKOTAKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Dalam laporan terbaru BPS Kaltim, pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri, panen raya komoditas pangan dan perikanan, serta peningkatan belanja pegawai pemerintah.
“Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat selama periode tersebut,” tulis BPS Kaltim dalam laporan yang diterbitkan 5 Mei 2025.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen ekspor mencatat pertumbuhan tertinggi, menunjukkan permintaan global terhadap komoditas unggulan Kaltim masih kuat.
BACA JUGA:
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Spill Penyebab Kemiskinan - ibukotakini.com
Namun secara triwulanan (quarter-to-quarter/qoq), ekonomi Kaltim terkontraksi 1,77 persen. Beberapa lapangan usaha mengalami penurunan kinerja, meskipun Lapangan Usaha Perdagangan tetap mencatatkan pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) menjadi penopang utama.
Selain faktor musiman, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 66,31 persen pada Februari 2024 menjadi 66,40 persen pada Februari 2025.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5,75 persen menjadi 5,33 persen.
BACA JUGA:
Pemprov Kaltim akan Tertibkan Ormas, Jaga Iklim Investasi - ibukotakini.com
Meski begitu, Kalimantan Timur menghadapi tantangan di bidang kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 meningkat sebesar 0,027 poin menjadi 0,441, dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan ini dipicu oleh penurunan capaian pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan, yang perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan. ***