Eksekutif-Legislatif Balikpapan Kompak Cegah Inflasi Jelang Ramadan

IBUKOTAKINI.COM — Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD bersinergi mencegah terjadinya inflasi Bahan Pokok Penting (Bapokting) menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama dalam menjaga stabilitas harga di Kota Balikpapan.

"Pada dasarnya, tujuan kami baik dari eksekutif maupun legislatif sama, semua untuk masyarakat," ujarnya saat ditemui, Senin (24/2/2025).

Sebagai langkah preventif, Pemkot Balikpapan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar pasar murah di ruang serba guna Kantor Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan selama lima hari, mulai 24-28 Februari 2025.

"Barang-barang itu dijual sesuai dengan harga yang dijual oleh distributor," jelas Bagus.

Bagus menyampaikan apresiasi kepada TPID yang menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia serta BPD Kaltim Kaltara untuk menggelar pasar murah tersebut.

"Jadi biasanya kalau menjelang puasa biasa terjadi inflasi atau kenaikan harga, maka pasar murah ini solusinya," ungkapnya.

Bagus menjelaskan tingkat inflasi Kota Balikpapan saat ini berada di angka 0,75%, masih jauh di bawah inflasi nasional. Meski demikian, peninjauan secara rutin tetap dilakukan, baik oleh DPRD melalui inspeksi mendadak (sidak) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"OPD terkait akan meninjau pasar dalam waktu dekat, sehingga semua bisa terkendali, tidak ada pedagang yang nakal melakukan penimbunan," tegasnya.

Wakil Ketua II DPRD Balikpapan Budiono menambahkan Komisi II telah melakukan sidak untuk memastikan stok bapokting menjelang bulan puasa.

"Karena menjelang Ramadan tentunya ada rasa khawatir baik stok maupun harga," tuturnya.

Menurutnya, sidak ini penting dilakukan untuk mencegah inflasi di Kota Balikpapan. Dalam penelusurannya, ditemukan beberapa bapokting yang mengalami kenaikan.

"Yang naik itu seperti lombok, tapi ini wajar karena kalau hujan itu sulit panen," ungkapnya.

Upaya pencegahan inflasi ini sejalan dengan sistem peringatan dini yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kaltim. Pemkot dan DPRD Balikpapan berkomitmen untuk menjaga agar alarm peringatan dini di tingkat provinsi tidak berdering di Kota Balikpapan.