Ketua Dewan Pertimbangan DPP Apindo Kaltim sekaligus Koordinator Dewan Pengupahan Unsur Apindo, Slamet Brotosiswoyo, mengatakan pembahasan upah sektoral tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah perundingan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2027 mencapai kesepakatan.
Balikpapan

Enam Sektor Upah Minimum Sektoral Kaltim Dibahas 24 November 2026

  • UMP Kaltim 2027 Disepakati Rp4,05 Juta
Balikpapan
Ferry Cahyanti

Ferry Cahyanti

Author

IBUKOTAKINI.COM - Dewan Pengupahan Kalimantan Timur (Kaltim) menjadwalkan pembahasan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) 2027 pada Selasa, 24 November 2026. 

Ada enam sektor yang telah disepakati untuk dibahas, mulai dari pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi (migas), hingga perkebunan kelapa sawit.

Ketua Dewan Pertimbangan DPP Apindo Kaltim sekaligus Koordinator Dewan Pengupahan Unsur Apindo, Slamet Brotosiswoyo, mengatakan pembahasan upah sektoral tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah perundingan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2027 mencapai kesepakatan.

"Sudah kami sepakati enam sektor, yaitu sektor pertambangan batu bara, minyak dan gas, perkebunan kelapa sawit, serta DPU dan turunannya. Untuk perundingan menentukan besaran upah sektoral akan dibahas Selasa, tanggal 24 November," kata Slamet pada Sabtu, 20 November 2026.

Ia menjelaskan, pembahasan tersebut akan menentukan besaran upah minimum yang berlaku pada masing-masing sektor. 

Karena itu, perundingan lanjutan masih diperlukan untuk mencapai kesepakatan antara unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Kaltim juga telah menyelesaikan pembahasan UMP 2027 melalui perundingan selama dua hari, yakni 18 dan 19 November 2026.

BACA JUGA:

UMP Kaltim 2027 Naik 7,02 Persen Jadi Rp4,04 Juta

 

UMP Kaltim 2027 Disepakati Rp4,04 Juta

Dalam perundingan tersebut, unsur Dewan Pengupahan menyepakati besaran UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4.046.360.

Slamet mengakui proses negosiasi berlangsung alot karena terdapat perbedaan pandangan antara kalangan pengusaha dan serikat pekerja atau buruh.

Serikat pekerja sebelumnya mengajukan tuntutan upah sebesar 75 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), atau sekitar Rp5,7 juta. Sementara UMP Kaltim 2026 berada di kisaran Rp3,7 juta.

Menurut Slamet, Apindo menilai tuntutan tersebut cukup berat bagi pengusaha dan berpotensi memengaruhi iklim investasi di Kaltim.

Apindo semula menghendaki penggunaan formula pengupahan dengan indeks tertentu pada rentang 0 hingga 1. Namun, dalam proses perundingan, unsur pengusaha akhirnya menyetujui penggunaan indeks tertinggi, yakni 1.

Perbedaan pandangan kemudian mengerucut pada penggunaan acuan KHL. Setelah melalui sejumlah argumentasi, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan menggunakan acuan 67 persen KHL.

"Perundingan selama dua hari itu sangat memeras energi, sangat menguras energi, dan sangat alot. Akhirnya disepakati angka Rp4.051.360. Itu hasil maksimal dari perjuangan kami," ujarnya.

Hasil kesepakatan tersebut telah ditandatangani unsur pengusaha, serikat pekerja atau buruh, dan pemerintah. Selanjutnya, hasil perundingan diharapkan memperoleh rekomendasi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud sebelum ditetapkan secara resmi. ***