Fraksi Demokrat Dorong APBD Kutai Timur 2025 Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat
- Dalam pandangannya, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap optimisme pemerintah terkait proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp11,151 triliun untuk tahun 2025.
Kutai Timur
IBUKOTAKINI.COM – Perwakilan Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur, Pandi Wiarto, menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait Nota Penjelasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan pertama tahun 2024/2025 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutim pada Jumat (22/11/2024), Pandi menegaskan pentingnya penyusunan APBD yang sejalan dengan visi dan misi Bupati.
“Kami meyakini bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD,” ujar Pandi di hadapan Ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutim, Poniso Surryo Renggono, 23 anggota dewan, serta perwakilan Forkopimda yang hadir.
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap optimisme pemerintah terkait proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp11,151 triliun untuk tahun 2025.
“Angka ini sangat fantastis untuk sebuah kabupaten,” ungkapnya.
BACA JUGA:
- Asti Mazar Dorong EO Lokal Terlibat Festival Kreativitas Pemuda Kutim - ibukotakini.com
- Persoalan Infrastruktur Pedesaan Jadi Perhatian Anggota DPRD Kutai Timur - ibukotakini.com
- Aldryansyah Soroti Masalah Listrik dan Blank Spot di Dapil 5 Kutai Timur - ibukotakini.com
Namun, Pandi mengingatkan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer dari pusat. Ia menyarankan agar pemerintah lebih serius menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
“Pengembangan sektor-sektor tersebut tidak hanya akan meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami percaya bahwa dengan memaksimalkan potensi lokal, kita dapat mencapai kemandirian ekonomi daerah,” tambahnya.
Fraksi Demokrat juga menyerukan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan APBD benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi, Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menyusun APBD yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Pandi. (Adv)