Fraksi Gelora Amanat Perjuangan Soroti Kritis Rancangan APBD Kutim 2025
- Fraksi Gelora Amanat Perjuangan berharap pandangan tersebut menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan DPRD.
Kutai Timur
IBUKOTAKINI.COM – Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj. Mulyana, menyampaikan pandangan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, Jumat (22/11/2024), ia menekankan pentingnya pembahasan anggaran yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembahasan anggaran ini benar-benar demi kepentingan rakyat,” tegas Mulyana di ruang sidang utama DPRD Kutim.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmy, ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur, Poniso Surryo Renggono, 23 anggota dewan, serta perwakilan Forkopimda Kutim.
Mulyana menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp358,388 miliar, hanya menyumbang 3,21% dari total pendapatan daerah.
BACA JUGA:
- Fraksi Demokrat Dorong APBD Kutai Timur 2025 Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat - ibukotakini.com
- Paparkan RPJPD hingga 2045, Anggota DPRD Kutim Sebut Angka Kemiskinan Turun - ibukotakini.com
- Asti Mazar Dorong EO Lokal Terlibat Festival Kreativitas Pemuda Kutim - ibukotakini.com
“Ini menunjukkan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan. Pemerintah daerah perlu fokus pada optimalisasi potensi lokal, seperti sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa pendapatan transfer yang mencapai Rp10,245 triliun atau 91,86% dari total pendapatan. Ketergantungan ini dinilainya sebagai kelemahan struktural yang perlu diperbaiki dengan diversifikasi sumber pendapatan.
“Ketergantungan pada dana transfer menunjukkan risiko tinggi jika terjadi pengurangan alokasi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan sebesar Rp547,795 miliar atau 4,91%. Mulyana menekankan pentingnya evaluasi potensi pertumbuhan sumber ini.
“Sumber ini perlu dievaluasi apakah memiliki potensi pertumbuhan atau hanya bersifat sementara. Kita membutuhkan pengelolaan fiskal daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.
Fraksi Gelora Amanat Perjuangan berharap pandangan tersebut menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami ingin agar setiap kebijakan yang diambil dapat mendukung sistem pemerintahan yang baik dan transparan. Pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Mulyana.
Ia pun mengajak semua pihak untuk bekerja sama mencari solusi atas tantangan dalam pengelolaan anggaran demi kemajuan Kabupaten Kutai Timur.
“Kami berharap semua elemen dapat berkolaborasi demi kemajuan Kabupaten Kutai Timur,” pungkasnya. (Adv)