Fraksi Golkar DPRD Kutim Usulkan Rp5,603 Triliun untuk Program Strategis APBD 2025

IBUKOTAKINI.COM – Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj. Hasna, mengusulkan alokasi belanja operasi sebesar Rp5,603 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dana ini diharapkan dapat mendukung program-program strategis, termasuk pengentasan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.

Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kutim pada Jumat (22/11/2024), Hj. Hasna menegaskan bahwa alokasi belanja operasi, yang mencakup 50% dari total anggaran belanja daerah, harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

“Kami Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan pemenuhan alokasi belanja daerah untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi,” ungkapnya.

Hasna mengatakan program pengentasan kemiskinan sebagai prioritas anggaran.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah kita,” jelasnya.

Selain itu, ia mengimbau agar pemerintah daerah mengalokasikan dana yang memadai untuk menurunkan angka pengangguran terbuka melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan keterampilan masyarakat.

BACA JUGA:

David Rante Sebut RPJPD 2025-20245 Kutim Jadi Panduan Strategis Pembangunan - ibukotakini.com

“Kami berharap agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan masyarakat,” tambah Hasna.

Fraksi Golkar menekankan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah.

“Peningkatan IPM harus menjadi fokus utama dalam Rancangan APBD, karena ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat,” ujar Hasna.

Dalam kesempatan tersebut, Hasna menyampaikan harapan agar catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” tuturnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, kita dapat menciptakan program-program yang lebih efektif dan efisien,” katanya.

Hasna, yang juga anggota Komisi C, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan anggaran dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (Adv)