Fraksi NasDem Soroti Aksesibilitas Ekonomi Pedesaan dalam Rancangan APBD 2024

KUTAI TIMUR, IBUKOTAKINI.COM - Berbeda dengan Fraksi PDIP yang menekankan penguatan Sumber Daya Manusia dan ekonomi berkelanjutan, Fraksi Partai NasDem DPRD Kutai Timur menyoroti pentingnya keadilan ekonomi. 

Karena itu, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meningkatkan aksesibilitas ekonomi pedesaan pada APBD 2024. 

Jurubicara Fraksi NasDem, Kajan Lahang menyebutkan persoalan itu, ketika membacakan tanggapan fraksinya atas nota penyampaian Bupati mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024. 

Dalam pemandangan umumnya, Lahang menyampaikan beberapa hal 
yang krusial terkait penyusunan APBD dalam rapat Paripurna ke-11 masa persidangan ke-1, tahun anggaran 2023/2024, Kamis 9 November 2023.

Menyoroti ketentuan perundang-undangan, Lahang menekankan perlunya Rancangan APBD 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BACA JUGA:

• Fraksi PDIP Tekankan Pentingnya Penguatan SDM pada APBD 2024 - ibukotakini.com
• Keberadaan Perpustakaan Digital di Kabupaten Kutim Sangat Mendesak - ibukotakini.com

"Perlu saya tegaskan, bahwa APBD harus mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sejalan dengan RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024," ujarnya.

Perwakilan Fraksi Partai Nasdem dalam dewan itu, juga mencermati keadilan sosial dan aksesibilitas ekonomi pedesaan dalam APBD 2024. Dirinya menyoroti dominasi investasi di beberapa kecamatan tertentu, seperti Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun, dan Kaliorang,

"Sementara itu, kecamatan lain minim investasi, berdampak pada minimnya infrastruktur, tingginya pengangguran, dan angka kemiskinan,"ungkapnya.

Pihaknya juga mengatakan, berfokus pada layanan publik dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Ia mengaku mencatat peningkatan angka lama pendidikan penduduk sebagai prestasi yang harus dipertahankan, namun memberikan kritik terhadap kualitas layanan pendidikan,

"minimnya pendidikan lanjut, dan aksesibilitas pemuda desa untuk memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi," bebernya.

Dengan penyampaian pandangan tersebut, Fraksi Partai Nasdem berharap Rancangan APBD Kutai Timur tahun 2024 dapat memberikan arahan yang adil dan merata, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat pedesaan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kutim. (adv)