Fraksi PIR DPRD Kutim Tekankan Strategi Konkret untuk APBD 2025

IBUKOTAKINI.COM – Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dr. Novel Tyty Paembonan, menegaskan pentingnya penyusunan langkah-langkah konkret dan strategis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan. 

Hal ini ia sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

"Dengan performa APBD Kabupaten Kutai Timur yang semakin membaik, kami dari Fraksi Persatuan Indonesia Raya meminta Pemerintah untuk menyusun langkah-langkah yang konkret dan strategis," ungkap Novel.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Poniso Surryo Renggono, 23 anggota DPRD, serta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim.

Novel menekankan bahwa penyusunan dan pembahasan APBD 2025 harus dilakukan secara efektif dan tidak hanya bersifat formalitas.

"Kami berharap agar langkah-langkah ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan APBD 2025," jelasnya.

BACA JUGA:

• Fraksi Nasdem DPRD Kutim Tekankan Kepatuhan Regulasi Penyusunan R-APBD 2025 - ibukotakini.com
• Fraksi Golkar Apresiasi Kenaikan Target PAD Kutim 2025 - ibukotakini.com
• Fraksi Gelora Amanat Perjuangan Soroti Kritis Rancangan APBD Kutim 2025 - ibukotakini.com

Fraksi PIR memandang perbaikan performa APBD harus diimbangi dengan perencanaan yang matang dan terarah.

"Penting bagi kita untuk memiliki rencana yang jelas agar setiap alokasi anggaran dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat," tambahnya.

Novel juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD agar anggaran yang dirancang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

"Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk memberikan masukan dan saran agar APBD 2025 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga," ungkapnya.

Selain itu, ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan kinerja pelayanan pemerintahan semakin optimal.

"Kiranya pandangan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan dan seluruh warga Kabupaten Kutai Timur," pungkasnya. (Adv)