Fraksi PKS DPRD Kutai Timur Tekankan Pembangunan Infrastruktur Merata
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menyebut pembangunan yang dilakukan harus berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Kutai Timur
IBUKOTAKINI.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menyerukan pentingnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
Usulan ini disampaikan oleh Hj. Uci dalam Sidang Paripurna ke-22 masa persidangan pertama tahun 2024.
Sidang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hadir dalam sidang tersebut, Ketua DPRD Kutim, Jimmy, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Ketua I DPRD Kutim Sayid Anjas, 28 anggota dewan, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim.
Hj. Uci menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mengutamakan pemerataan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
BACA JUGA:
Di Luar Masa Reses, David Rante Nilai Interaksi Langsung dengan Warga Penting - ibukotakini.com
"Kami dari Fraksi Keadilan Sejahtera ingin menekankan pentingnya alokasi anggaran bagi infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, perbaikan drainase, dan fasilitas pelayanan dasar masyarakat," kata Hj. Uci , Selasa (26/11/2024).
Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah yang jauh dari pusat kota Sangatta. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut sering kali kurang mendapatkan akses terhadap pembangunan.
"Pembangunan yang merata dan berkeadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kutai Timur," lanjut Uci.
Selain itu, Uci menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti banjir dan bencana alam lainnya, termasuk bahaya kebakaran.
BACA JUGA:
Asti Mazar Dorong EO Lokal Terlibat Festival Kreativitas Pemuda Kutim - ibukotakini.com
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus berkelanjutan dan ramah lingkungan.
"Penanganan banjir dan bencana lainnya perlu menjadi prioritas, namun tetap harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan," jelas anggota Komisi D tersebut.
Usulan Fraksi PKS ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara menyeluruh. (ADV)