Fraksi PKS Soroti Alokasi Belanja Daerah Kutai Timur Capai Rp 11,136 Triliun
- Syaiful mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
Kutai Timur
IBUKOTAKINI.COM – Perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur, Syaiful Bakhri, memberikan pandangannya terkait alokasi belanja daerah Kabupaten Kutai Timur yang mencapai Rp 11,136 triliun. Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
“Jika dilihat dari rincian penggunaan belanja daerah, belanja terbesar masih pada belanja operasi yaitu senilai Rp 5,603 triliun,” ungkap Syaiful.
Ia menjelaskan bahwa belanja operasi mencakup pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Poniso Surryo Renggono, 23 anggota dewan, serta perwakilan Forkopimda Kutim.
Syaiful menjelaskan keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal, yang dinilai mampu memberikan manfaat jangka panjang.
BACA JUGA:
Pandi Widiarto Tekankan Pentingnya Propemperda di Kutai Timur - ibukotakini.com
"Ke depan, kami berharap belanja operasi dapat berimbang dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi," katanya.
Anggota Komisi C itu juga mengingatkan pemerintah daerah agar bijak dalam mengelola anggaran. “Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Syaiful mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
“Kami ingin melihat belanja daerah tidak hanya fokus pada kegiatan rutin, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan program-program yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Syaiful mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
"Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran mereka digunakan, dan kami akan terus mengawasi agar pengelolaan anggaran ini berjalan dengan baik," ujarnya.
Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan strategis dalam penggunaan belanja daerah.
"Kami ingin melihat program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang," pungkas Syaiful. (Adv)