Gandeng WHO, Pemkab PPU Tangkal Ancaman Malaria di IKN

IBUKOTAKINI.COM – Ancaman penyakit malaria masih mengintai warga di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk mencegah meluasnya penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menggandeng Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Hal ini terungkap dalam Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Percepatan Eliminasi Malaria yang dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, Tohar, dan perwakilan WHO, dr Herdiana,   Selasa (24/5/2022).

Kegiatan yang diikuti aparat keamanan hingga organisasi perangkat daerah, membahas upaya menangkal malaria di IKN. Sejumlah lurah yang wilayahnya ditemukan kasus malaria juga dikumpulkan. Mereka di antaranya lurah Sotek, lurah Petung, kepala desa Giripurwa, dan daerah yang banyak mengalami kasus malaria.

Tahun ini PPU mencatat kenaikan yang signifikan terjadi 354 kasus malaria positif, sehingga dinas Kesehatan bekerja sama dengan perwakilan kementerian kesehatan dan World Health Organization (WHO).

“Pemahaman dan kesepakatan bahwa penanganan malaria di Kabupaten PPU akan menjadi tanggungjawab bersama agar kasus malaria bisa menurun,” kata Tohar.

• https://ibukotakini.com/read/apindo-kaltim-petakan-persoalan-ikn
• https://ibukotakini.com/read/isran-noor-ikn-harus-didukung-sepenuh-hati
• https://ibukotakini.com/read/rapat-perdana-tim-transisi-ikn-dapat-arahan-mensesneg

Ia mengajak masyarakat bekerja sama untuk menjaga kesehatan bersama. "Jika tidak ada kesiapan dan kesediaan dari warga juga sulit bisa terwujud,” ucap Tohar.

Pemerintah akan meningkatkan penyebaran informasi tentang tata cara percepatan eliminasi malaria di kalangan masyarakat.  Ia berharap seluruh pihak berkomitmen menangkal malaria, sehingga mewujudkan PPU bebas malaria sesuai target.

Dalam pertemuan ini dr Herdiana menyebut malaria bukan hanya isu di daerah, tetapi juga isu global. Seluruh dunia juga menyepakati untuk mengeliminasi malaria di tahun 2050. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara lebih cepat, yakni pada 2030.

“Daerah yang kasus malarianya tinggi yaitu Papua, Papua Barat, NTT, Pulau Sumba dan di Kalimantan timur yaitu daerah IKN," sebut Herdiana.

Ia menambahkan, dengan ditetapkan wilayah PPU sebagai IKN, yang mana akan banyak orang keluar masuk daerah ini, sehingga penularan malaria harus dicegah.

"Jangan sampai IKN malah menjadi daerah yang penularan malarianya sangat tinggi,” ungkap Herdiana dilansir Humas Pemkab PPU. Ia menargetkan tahun depan penanganan malaria tuntas.

“Tahun 2023 adalah tahun terakhir kasus malaria yang ditularkan di dareah kita. Tidak boleh ada lagi kasus malaria ini di ke tiga daerah yaitu PPU, Kubar dan Paser dan itu target kita untuk mencapai Indonesia bebas malaria di 2030,” harapnya. *