Garis Kemiskinan Kaltim Naik 4,22 Persen
Samarinda

Garis Kemiskinan Kaltim Naik 4,22 Persen

  • Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran yang digunakan untuk menentukan kategori miskin
Samarinda
Bambang Susilo

Bambang Susilo

Author

IBUKOTAKINI.COM - Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Maret 2026 tercatat 5,14 persen. Angka ini turun 0,05 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 5,19 persen.

Jika dibandingkan dengan Maret 2025, persentase penduduk miskin Kaltim juga turun 0,03 poin persentase. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Mas’ud Rifai mengatakan, jumlah penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2026 mencapai 200,64 ribu orang. 

Jumlah tersebut berkurang sekitar 1,40 ribu orang dibandingkan September 2025. 

“Bila kita lihat perbandingan antarprovinsi terkait angka kemiskinan, terlihat bahwa angka kemiskinan terendah di Indonesia ada di Provinsi Bali dengan persentase sebesar 3,44 persen,” kata Mas’ud dalam keterangan resminya pada Selasa, 18 Agustus 2026.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/musim-kemarau-debit-sumber-air-balikpapan-turun

Secara nasional, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen. 

Dengan angka kemiskinan sebesar 5,14 persen, posisi Kaltim masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional. 

Sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan terendah di Indonesia tercatat di Bali sebesar 3,44 persen. Sementara itu, persentase kemiskinan tertinggi berada di Papua Tengah dengan 30,41 persen. 

Meski angka kemiskinan Kaltim secara keseluruhan menurun, BPS mencatat adanya perbedaan perkembangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 

Ia mengatakan pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan Kaltim tercatat 4,15 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 7,42 persen. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/merah-putih-berkibar-di-bawah-laut-pulau-miang

"Dibandingkan September 2025, kemiskinan di perkotaan turun 0,16 poin persentase," tukasnya. 

Sebaliknya, tingkat kemiskinan di pedesaan justru meningkat 0,18 poin persentase. 

“Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sedikit mengalami penurunan, sedangkan tingkat kemiskinan penduduk di pedesaan sedikit mengalami kenaikan,” ujar Mas’ud. 

Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan Kaltim belum terjadi secara merata di seluruh wilayah. 

Di sisi lain, BPS mencatat kenaikan garis kemiskinan Kaltim sepanjang September 2025 hingga Maret 2026. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/sungai-mahakam-surut-pemprov-kaltim-salurkan-cadangan-pangan-ke-mahakam-ulu

Mas'ud menyebut garis kemiskinan meningkat 4,22 persen, dari Rp897.759 per kapita per bulan pada September 2025 menjadi Rp935.662 per kapita per bulan pada Maret 2026. 

"Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang masuk dalam kategori miskin," imbuhnya. 

Komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan di Kaltim. 

Pada Maret 2026, komoditas makanan menyumbang 70,26 persen, sedangkan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 29,74 persen. 

Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Kaltim memiliki 5,12 anggota rumah tangga, garis kemiskinan untuk satu rumah tangga miskin diperkirakan mencapai sekitar Rp4.790.589 per bulan. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/pemprov-kaltim-kirim-62-14-ton-beras-ke-mahulu

BPS tidak hanya melihat kemiskinan berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin. 

Menurut Mas’ud, terdapat indikator lain yang digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan secara lebih menyeluruh, yakni indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. 

Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indikator ini menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. 

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. 

"Kedua indikator tersebut penting untuk melihat kondisi kemiskinan secara lebih komprehensif, tidak sekadar berdasarkan jumlah penduduk miskin maupun persentasenya," pungkasnya. ***