Gelar Pilkada, Ini 3 Daerah Yang Belum Pastikan APD
Tiga Daerah Belum Pastikan APD
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Sebanyak 9 daerah di Kalimantan Timur akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun ini. Dari jumlah tersebut baru 6 kota dan kabupaten yang di fasilitasi kebutuhan alat pelindung diri (APD) dalam penerapan protokol kesehatan, oleh Pemerintah daerah setempat.
Hai itu disampaikan Ketua Bawaslu Kaltim Muhammad Syaiful dalam Rapat Koordinasi Pilkada yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Kaltim Isran Noor maupun KPU kabupaten kota, di Hotel Novotel, Balikpapan, Sabtu (18/07/2020).
“Ada Kutai Kertanegara, Samarinda, Berau, Paser, Mahakam Ulu, semuanya mereka sudah memberikan fasilitasi ada yang dalam bentuk anggaran ada yang dalam bentuk barang,” katanya dihadapan mendagri.
Sedangkan 3 daerah lainnya yaitu Balikpapan, Kutai Timur dan Kutai Barat. Dimana Bawaslunya belum mendapatkan APD. “Yang pertama Balikpapan Baru kemarin direspon wali kota langsung terkait keperluan kami untuk APD,” ucapnya.
Sedangkan Bawaslu Kutai Timur masih menunggu dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan Bawaslu Kutai Barat bahkan belum. “Yang kedua Kutai Timur masih menunggu perkembangan untuk respon bantuan APD nya. Yang ketiga Kutai Barat, Jadi sampai saat ini Kutai Barat belum ada kepastian merepos terkait keperluan APD yang di pengawasi pemilu, yang lain sudah di fasilitasi,” jelasnya.
Kata dia, bantuan anggaran dari pemerintah pusat hanya Rp 1,2 miliar yang hanya digunakan untuk 2 tahapan. “Pertama yang ada bakal calon perseorangannya ada 6 daerah di Kaltim, yang kedua coklit tahapan data pemilih saat ini” ujarnya.
Sementara terkait pengawasan, Saiful menuturkan, sejauh ini sudah ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat sanksi sedang dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN).
“Dari instansi vertikal dosen, diberikan sanksi sedang. Dari fakta ini kami mengharapkan kepada Bapak Menteri untuk lebih lagi mengingatkan terkait dengan jajaran pemerintah daerah terutama bagi bakal calon yang mau maju di pilkada.” tukasnya.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengharapkan usulan kekurangan anggaran pelaksanaan Pilkada sudah masuk dalam usulan APBN. Mengingat Kemendagri juga tengah mengusulkan ke APBN. “Kepastian usulan tambahan anggaran sebesar Rp 17 miliar akan mendapat penjelasan tersendiri dari Kemendagri,” tukas Rizal Effendi usai menghadiri Rakor Pilkada.
Ia punya mengatakan arahan pelaksanan pilkada yang harus sesuai protokol kesehatan akan diukuti mengingat pelaksanaan dalam kondisi pandemi. Sehingga harus memperhatikan hal tersebut. “Saya kira bagus saja arahan Mendagri,” ujarnya.