Giliran Pemerintah Brunei Bantah Klaim Kereta Cepat Trans Borneo
- Kementerian Transportasi dan Infokomunikasi (MTIC) menyebut Pemerintah Brunei belum menawarkan atau menunjuk perusahaan lokal atau asing untuk melaksanakan proyek kereta api Brunei-Balikpapan.
Tren
BRUNEI - Setelah muncul beragam tanggapan dari Indonesia dan Malaysia, otoritas Brunei Darussalam bersuara soal rencana pembangunan jalur kereta api trans Borneo.
Kementerian Transportasi dan Infokomunikasi (MTIC) dalam pernyataannya Kamis, 4 April 2024 mengatakan Pemerintah Brunei belum menawarkan atau menunjuk perusahaan lokal atau asing untuk melaksanakan proyek kereta api yang menghubungkan tiga negara.
Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul diskusi baru-baru ini seputar proyek tersebut yang mendapat perhatian luas, baik di dalam negeri maupun di negara tetangga, melalui berbagai platform berita dan media sosial.
Kementerian juga mengklarifikasi bahwa belum ada diskusi resmi di tingkat pemerintah mengenai masalah ini, termasuk di antara negara bagian dan pemangku kepentingan terkait.
Mengingat skala proyek ini, kementerian mengatakan hal ini memerlukan komitmen dari masing-masing pemerintah sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
Kementerian menekankan pentingnya berhati-hati ketika menafsirkan informasi dan mendesak masyarakat untuk meneliti dan memverifikasi setiap informasi yang diterima.
“Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat dan bangsa,” tambahnya dalam pernyataan MTIC sebagaimana dilansir borneobulletin.com.bn.
BACA JUGA:
Brunergy Utama Sdn Bhd, sebuah perusahaan yang dilaporkan berbasis di Brunei, bikin gempar setelah baru-baru ini mengklaim di situs webnya bahwa mereka akan melaksanakan proyek senilai USD70 miliar dolar atau senilai lebih dari Rp1.113 triliun.
Dana itu untuk membangun jaringan kereta peluru berkecepatan tinggi perdana di Kalimantan yang menghubungkan Brunei, Sabah, Sarawak, dan berakhir di Balikpapan dalam dua tahap. Jaringan itu diklaim melibatkan rute yang membentang lebih dari 1.600 kilometer dengan kereta api yang mampu mencapai kecepatan hingga 350 km per jam. Detailnya pun menjadi viral di media sosial.
Pemerintah Malaysia pada hari Selasa (2/4/2024) juga membantah keterlibatan atau diskusi mengenai proyek tersebut. Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke mengatakan proyek tersebut masih berupa proposal dan belum ditawarkan kepada perusahaan mana pun.
Ia juga berpesan kepada semua pihak termasuk perusahaan untuk berhati-hati dalam mengumumkan proyek-proyek besar, seraya menambahkan bahwa mega proyek apa pun hanya dianggap sah jika pemerintah mengumumkannya.
BACA JUGA:
Di Indonesia, Presiden Jokowi menyatakan belum diajak berdiskusi soal pembangunan kereta Brunei-Balikpapan. Namun Jokowi mengaku sejak lama mengetahui adanya rencana pembangunan jaringan kereta di Kalimantan Timur.
Sejak berita tentang rencana perusahaan membangun trans Borneo mencuat, situs web Brunergy Utama tidak dapat diakses dengan keterangan sedang dalam pemeliharaan. ***