Gubernur 'Curhat' ke Kakanwil DJPb, Ini Isinya...
- Dari Pemangkasan Kewenangan, Sampai Minimnya Bagi Hasil
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengungkapkan kekecewaannya terhadap kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Padahal, provinsi ini menjadi penyumbang utama pendapatan nasional dari sektor sumber daya alam. Hal itu disampaikannya langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kaltim, Edi Mulyadi, saat berkunjung ke Kantor Gubernur di Samarinda, Kamis (24/7/2025).
“Kaltim menyumbang Rp850 triliun dari sektor batu bara. Bahkan 60 persen pasokan batu bara nasional berasal dari sini. Tapi dari jumlah itu, yang kembali ke daerah sangat kecil,” ungkap Gubernur Rudy Mas'ud didampingi Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir.
BACA JUGA:
Kaltim Tak Mau Andalkan DBH Sektor Migas dan Batu Bara - ibukotakini.com
Gubernur menegaskan, masih banyak wilayah di Kaltim yang sulit diakses, terutama di daerah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Minimnya infrastruktur darat memaksa masyarakat hanya mengandalkan transportasi sungai. Dampaknya, harga kebutuhan pokok menjadi sangat tinggi.
“Bayangkan, harga semen di Mahulu bisa mencapai Rp1 juta per sak. Ini salah satu contoh nyata betapa minimnya perhatian pusat terhadap pembangunan daerah penghasil,” ungkap Rudy Mas'ud sebagaimana dilansir akun sosial media resmi pemerintah.
DBH Sawit Juga Minim
Tak hanya batu bara, sektor perkebunan kelapa sawit juga mengalami hal serupa. Dari total 3 juta hektare lahan sawit di Kaltim, sekitar 1,5 juta hektare sudah berproduksi. Namun, DBH yang diterima daerah hanya sekitar Rp28 miliar.
“Dengan wilayah seluas Kaltim, dana itu jelas tidak cukup untuk mendorong pembangunan yang merata,” tegas Gubernur.
BACA JUGA:
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Diberi Wewenang Kelola Ruang Laut - ibukotakini.com
Ia juga menyinggung dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas tambang batu bara, yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat namun belum diimbangi dengan perhatian yang adil dari pemerintah pusat.
Gubernur juga menyoroti lemahnya otonomi daerah akibat banyaknya kebijakan pusat yang menarik kewenangan daerah, baik melalui Keputusan Menteri (Kepmen) maupun Peraturan Menteri (Permen).
“Kita diminta mandiri, tapi kewenangan justru dipangkas. Akhirnya daerah tidak bisa mengatur wilayahnya sendiri,”
Rudy Mas'ud
Menanggapi hal itu, Kakanwil DJPb Kaltim Edi Mulyadi menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kolaborasi dan sinergi antara DJPb dan Pemprov Kaltim dalam pengelolaan keuangan negara.
“Sebagai bendahara negara, tugas kami memastikan anggaran pusat tersalurkan dengan baik,” jelas Edi.
Ia menambahkan bahwa DJPb juga berperan sebagai Regional Chief Economist, yang tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memantau pertumbuhan ekonomi daerah.
BACA JUGA:
Gubernur Rudy Mas'ud Dorong Perusda Jadi Andalan PAD Kaltim - ibukotakini.com
DJPb juga mengawal pelaksanaan program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. ***