Gubernur Isran Sentil Pusat: Daripada Dikorupsi, Mending Buat Gaji
- IBUKOTAKINI.COM- Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor kembali menyentil pemerintah pusat yang tak kunjung menyelesaikan persoalan honorer.
Kabar Ibu Kota
BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor kembali menyentil pemerintah pusat yang tak kunjung menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Ketua asosiasi para gubernur itu menyebut uang pemerintah lebih baik dipakai menggaji honorer, daripada dikorupsi.
Menurut Isran Noor, jumlah tenaga harian lepas (THL) yang bekerja sebagai penyuluh pertanian mencapai 19 ribu orang. Jumlah itu di luar tenaga kontrak di subsektor peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.
“Dari 4 juta orang tenaga honorer, tenaga penyuluh pertanian termasuk paling banyak. di bawah tenaga pendidikan dan kesehatan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) itu.
Peran THL sangat penting dalam membantu petani untuk meningkatkan produksi pangan Indonesia. "Kalau ini dihapuskan, bagaimana nasib pertanian dan pangan negara kita?” imbuh Isran dalam pernyataan yang dirilis Biro Administrasi Pimpinan Provinsi, dikutip dari Balikpapan, Selasa, 20 Juni 2023.
Karenanya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini pun menyatakan tekadnya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer (THL) penyuluh pertanian.
BACA JUGA:
- Pasca Ditemukan Kasus, 624 Ekor Kucing dan Anjing di Kelurahan Gunung Bahagia - ibukotakini.com
- DPR Apresiasi Pemerintah Atas Penetapan Status 544 Ribu ASN PPPK - ibukotakini.com
"Ini bukan tentang piring nasi tenaga honorer, tapi nasib piring nasi bangsa Indonesia yang punya cita-cita menciptakan kedaulatan pangan," tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, para THL penyuluh pertanian dengan gaji rendah yang diberikan Pemerintah, tapi masih mampu berkontribusi besar bagi negara mendorong produktifitas pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan bangsa.
Mantan Bupati Kutai Timur ini pun tidak menampik saat ini banyak terjadi korupsi uang triliunan rupiah hingga merugikan negara, dan hal itu menguntungkan segelintir orang.
"Daripada uangnya dikorupsi, lebih baik dipakai menggaji tenaga honorer," tandasnya.
BACA JUGA:
- Gubernur Isran: Honorer Eksis Sampai Pensiun - ibukotakini.com
- Nasib Guru Honorer Dipertanyakan, Komisi IV DPRD Balikpapan Akan Lakukan Kunker ke Kemendikbud RI - ibukotakini.com
Lagi pula ujarnya, kalau Pemerintah tetap bersikeras melakukan penghapusan tenaga honorer, maka akan menciptakan gelombang kemiskinan baru.
"Kalau saja 4 juta tenaga honorer itu masing-masing menanggung tiga orang anggota keluarganya, maka akan ada 16 juta orang bergantung hidup dari gaji honorer," bebernya.
BPPSDMP Kementan RI mencatat 25 ribu penyuluh pertanian berstatus PNS dan 19 ribu berstatus THL. "Angka itu masih jauh dari cukup jika dibanding jumlah desa di Indonesia, dengan target satu desa satu penyuluh," pungkasnya. ***