Gubernur Kaltim Isran Noor Kembali Pertanyakan Kebijakan Pusat Terkait Penghapusan Honorer

IBUKOTAKINI.COM – Penghapusan tenaga honorer mulai tahun ini masih menjadi perhatian para kepala daerah. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah mengirimkan keberatan disertai alasan serta solusinya kepada pemerintah pusat, pada akhir tahun lalu.  

Namun sampai awal tahun ini belum ada perubahan kebijakan pusat terkait penghapusan honorer. 

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menyatakan akan tetap mempertahankan tenaga honor (non-ASN), meski harus melalui anggaran pemerintah daerah. 

Gubernur Isran Noor menyebut alasannya tetap bertahan dengan kebijakan tidak akan menghapus tenaga honor pemerintah. Selain tenaga mereka dibutuhkan, juga demi mencegah pengangguran. 

BACA JUGA:

• Gaji 1.417 P3K Ditanggung Pemprov Kaltim - ibukotakini.com
• Banyak Pegawai Pensiun, Kaltim Pertahankan Pegawai Non-ASN - ibukotakini.com

“Bukan persoalan Kalimantan Timur sanggup atau daerah lain tidak sanggup. Tapi ini soal keberadaan tenaga-tenaga non-ASN itu memang sangat diperlukan oleh daerah. Saya kira di daerah lain juga sama,” jawab Isran Noor dalam pernyatan resmi yang dikutip Selasa, 17 Januari 2023. 

Gubernur menanyakan, mengapa kebijakan yang dimunculkan pemerintah adalah penghapusan? 

“Kenapa harus penghapusan, sepanjang negara belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu,” kata Isran.

Menurut Gubernur Isran, tenaga honor ada yang menjadi guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Apalagi, tidak sedikit dari mereka juga bertugas di pedalaman-pedalaman.

BACA JUGA:

• Wakil Ketua DPRD Kaltim Ini Berharap Rencana Penghapusan Honorer Dihilangkan - ibukotakini.com
• Asosiasi Pemerintah Daerah Berjuang Lawan Penghapusan Honorer - ibukotakini.com

“Bisa kita bayangkan, kalau itu dihapus, gak jalan itu pelayanan,” sebut Isran Noor.

Gubernur lalu mengambil contoh yang terjadi di luar Kaltim, yakni di SDN Desa Karang Soka, Jawa Tengah. Dimana jumlah guru di sana ketika ia datang hanya 10 orang dan hanya 3 orang yang berstatus ASN. Selebihnya non-ASN dengan gaji Rp300 ribu per bulan dan mereka bisa bekerja dengan baik.

"Saya tidak ambil contoh di Kaltim, sebab bisa subyektif. Saya rasa pemerintah pusat harus mendengar apa yang dikeluhkan para kepala daerah," saran Gubernur.

Soal sanggup atau tidak sanggup, menurut Gubernur Isran solusinya tidak sulit. Tinggal bagaimana pemerintah pusat mengubah porsi APBN. Jika selama ini 70 persen dikelola pusat, maka bisa saja setidaknya 50 persen anggaran negara diberikan kepada daerah dengan pengawasan ketat.

Gubernur yakin dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, maka semua daerah akan memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi daerahnya menjadi lebih baik. ###