Gubernur Kaltim Janji Tak Akan Hapus Tenaga Honorer
- IBUKOTAKINI.COM – Gubernur Kaltim Isran Noor kembali menebar janji tak akan menghapus tenaga honor di lingkungan Pemprov Kaltim. Pernyataan paling baru dis
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Gubernur Kaltim Isran Noor kembali menebar janji tak akan menghapus tenaga honor di lingkungan Pemprov Kaltim.
Pernyataan paling baru disampaikan mantan Bupati Kutai Timur itu dari Bandung, Jawa Barat. Isran Noor kembali menegaskan sikapnya untuk tidak akan menghapus tenaga honor.
Ketua DPW NasDem Kaltim itu justru meminta agar pemerintah segera merevisi PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
PP itu juga menurut Gubernur Isran bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo khususnya dalam urusan peningkatan sumber daya manusia.
"Rekomendasi saya jangan dihapus tenaga honor. Kalau mau diangkat jadi PPPK, angkat semua," tegas Isran Noor saat membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022 di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu 19 Oktober 2022.
BACA JUGA:
- Tenaga Honorer Dihapus Tahun Depan, Ini Syarat Diangkat Jadi PNS! - ibukotakini.com
- Isran Dorong Seluruh Bupati Bahas Masalah Honorer - ibukotakini.com
- Tenaga Honor Dihapus, Pemkot Data Jumlah ASN dan PPPK - ibukotakini.com
Sejak awal mendengar akan ada penghapusan tenaga honor, Gubernur Isran sudah menegaskan Kaltim tidak akan menghapus tenaga honor.
Begitu juga ketika ada kabar pengangkatan honor menjadi PPPK, tapi masih harus diseleksi, Gubernur Isran tetap menolak.
"Ada lagi PPPK. PPPK diseleksi lagi. Tidak bisa begitu. Kalau mau diangkat, ya angkat aja semua. Bagaimana honor yang tua-tua yang sudah puluhan tahun mengabdi," kritik Isran dilansir Biro Adpimprov.
Menurut dia, kemampuan dan kompetensi para tenaga honor tidak perlu diragukan lagi, tidak kalah dengan PNS.
Gubernur bahkan mengaku sangat kesal ketika beberapa bulan lalu mendengar akan ada penghapusan tenaga honor. Isran menyebut hampir semua OPD lebih separuh kinerjanya dibantu para tenaga honor.
"Jawa Barat mungkin juga fifty-fifty honor dan PNS-nya," tukas Gubernur.
BACA JUGA:
- Mulai November 2023, Pemerintah Hapus Tenaga Kerja Honorer - ibukotakini.com
- APPSI Rekomendasikan Pengembalian Kewenangan Kepala Daerah - ibukotakini.com
- Berikut Syarat Diangkat Jadi PNS Yang Harus Diketahui - ibukotakini.com
Di Indonesia kata Gubernur, jumlah tenaga honor sekitar 4 juta. Dengan asumsi 1 tenaga honor menghidupi 1 istri dan 2 anak, maka setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor.
"Bangsa ini harus punya empati. Perlu dicatat, hingga saat ini negara belum bisa menyerap semua tenaga kerja. Bisa jadi ini salah satu solusi, selain tenaga honor memang memiliki keahlian masing-masing," sambungnya.
Lanjut Gubernur, perlu diwaspadai bahwa saat ini Indonesia kembali masuk dalam 100 negara miskin di dunia. Gubernur khawatir penghapusan tenaga honor justru akan menambah persoalan baru, ketimbang kalkulasi positif yang diperhitungkan untuk menyiapkan SDM aparatur yang berkualitas.
"Kalau pun pusat akan tetap menghapus tenaga honor, Kaltim tidak akan menghapus tenaga honor. Bagaimana caranya, urusan saya," tegas Gubernur Isran Noor disambut aplaus peserta rapat koordinasi.
Komentar keras Gubernur Isran Noor ini juga disaksikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang hadir menjadi keynote speaker dalam rapat koordinasi tersebut.
BACA JUGA:
- 127 PPPK Formasi Guru Dilantik Wali Kota Balikpapan - ibukotakini.com
- Masa Transisi Pemindahan IKN, Peran ASN Diandalkan - ibukotakini.com
- Komentar Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Soal Isu Penghapusan Honorer - ibukotakini.com
Pernyataan keras Isran soal tenaga honorer mendapat apresiasi masyarakat. Dukungan dan pujian mengalir dalam kolom komentar akun Instagram resmi Pemprov Kaltim @pemprov_kaltim.
“gubernur gue” tulis pemilik akun @ slvae*** sambil membubuhkan emotikon tepuk tangan. Sementara @julka*** sepakat dengan pernyataan gubernur.
“Ia memang harus begitu. Saya sepakat dengan Gubernur kita ini. Kalau mau hapus tenaga honor, hapus semua. Tapi kalau mau angkat jadi ASN ya angkat semua. Jangan selalu kendala pada anggaran. Negara bisa bangun ini dan itu, tetapi kenapa untuk kesejahteraan rakyat bertele-tele,” tulisnya.
Kritik datang dari pemilik akun @amraneln***
“Masalahnya rekrutmen honorer di pemda-pemda setempat tidak transparan dan cenderung KKN. Titipan si A si B si C dan lain-lain.”
“Setiap tahun pemda selalu rekrut tenaga honor yang membebani anggaran. Jadi sampai kiamat pun akan selalu ada honorer jika pemda melakukan rekrutmen setiap tahunnya. Jadi budaya ini yang ingin di stop pemerintah pusat,” tulisnya dengan kalimat yang disesuaikan redaksi. ###