Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Lantik 6 Pejabat, Ingatkan Konsekuensinya

IBUKOTAKINI.COM – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melantik 49 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Senin (28/9/2026).

Dari jumlah tersebut, enam orang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, sedangkan 43 lainnya menempati jabatan administrator dan pengawas.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

Rudy Mas’ud menegaskan, jabatan bukan hadiah maupun hak yang dapat digunakan untuk mencari kenyamanan. Jabatan, menurut dia, merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja.

BACA JUGA:

Wagub Kaltim Ajak IKA Unmul Bantu Pemerintah Daerah Tagih DBH - ibukotakini.com

“Jabatan bukanlah hadiah, jabatan bukanlah hak dan bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab sekaligus juga ujian daripada integritas,” kata Rudy.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja dalam satu garis komando untuk menjalankan kebijakan pemerintah daerah dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rudy juga menekankan pentingnya kecepatan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Kami tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai membuat laporan. Tapi kami betul-betul membutuhkan pejabat yang cepat mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah dan hadir ketika masyarakat membutuhkan,” ujarnya.

Rudy Mas’ud Tekankan Integritas dan Kinerja

Rudy menyebut ada tiga prinsip yang harus menjadi pegangan para pejabat dalam menjalankan tugas, yakni integritas, loyalitas kepada negara dan pemerintahan, serta profesionalisme.

Menurut dia, sejak dilantik para pejabat akan dinilai berdasarkan kinerja. Pejabat yang menunjukkan prestasi akan diberikan ruang lebih besar, sementara pejabat yang lambat dalam mengeksekusi tugas akan dievaluasi.

“Yang bermain-main dengan kewenangan kami tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Mari kita bangun birokrasi Pemprov Kaltim yang cepat, bersih, responsif dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Rudy juga meminta jajaran pejabat tidak menunggu instruksi untuk bekerja maupun menunggu persoalan membesar sebelum mengambil tindakan.

BACA JUGA:

Pulang dari Gontor, Presiden Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren - ibukotakini.com

“Jangan tunggu diperintah untuk bekerja dan jangan tunggu masalah menjadi besar baru bergerak,” lanjutnya.

Enam Pejabat JPT Pratama yang Dilantik

Dari 49 ASN yang dilantik, enam di antaranya mengisi posisi JPT Pratama di sejumlah perangkat daerah dan rumah sakit milik Pemprov Kaltim.

Berikut enam pejabat JPT Pratama yang dilantik:

• Andi Muhammad Ishak sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kaltim.
• dr Jaya Mualimin sebagai Kepala Dinas Sosial Kaltim.
• Dasmiah sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
• dr Ariesanty Irawaty Marhabang sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD A. W. Sjahranie.
• Rosjidah Rahmawati sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD A. W. Sjahranie.
• dr Nurliana Adrianti Noor sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Kanujoso Djatiwibowo.

Sementara itu, 43 ASN lainnya dilantik sebagai Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

Pelantikan Berbasis Manajemen Talenta

Pelantikan tersebut juga disebut sebagai bagian dari penerapan sistem merit berbasis manajemen talenta di lingkungan Pemprov Kaltim.

Setiap penugasan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas sesuai kebutuhan organisasi.

BACA JUGA:

5 Jabatan Kepala OPD PPU Segera Terisi, Tiga Nama Masuk BKN - ibukotakini.com

Melalui sistem tersebut, Pemprov Kaltim berupaya membangun pembinaan karier ASN yang lebih terencana, objektif, transparan, dan berkelanjutan.

Para pejabat juga diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan mengurangi ego sektoral.

“Jangan merasa jabatan adalah tujuan akhir. Justru jabatan adalah awal dari tanggung jawab,” demikian pesan dalam pelantikan tersebut.

Pemprov Kaltim juga menekankan pentingnya soliditas korps ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ukuran keberhasilan birokrasi pada akhirnya bukan hanya jabatan yang diemban, tetapi pekerjaan yang dilakukan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.***