Gubernur Kaltim Tanya Demonstran, Gratispol Mau Dicabut?
- Mahasiswa Sampaikan 7 Tuntutan
Samarinda
IBUKOTAKINI.COM – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menerima tujuh tuntutan Gerakan Rakyat Menggugat dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (21/10/2026). Tuntutan tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, hingga evaluasi program Gratispol.
Di depan sekitar seribuan peserta aksi, Rudy Mas'ud menyatakan siap meneruskan tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sekaligus menjelaskan langkah yang telah dilakukan Pemprov Kaltim untuk menangani sejumlah persoalan tersebut.
Tujuh tuntutan Gerakan Rakyat Menggugat meliputi penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang, penyelesaian kelangkaan BBM, penghentian pemadaman listrik bergilir, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Gratispol.
Karhutla Kaltim, Pemprov Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Menanggapi tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Rudy mengatakan koordinasi penanganan kebakaran telah dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai instansi dan kelompok relawan.
BACA JUGA:
Pemprov Kaltim Salurkan 63.548 Paket Seragam Sekolah untuk 576 Sekolah - ibukotakini.com
Pihak yang terlibat antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api.
“Kerja untuk penanganan karhutla terus kami lakukan dengan koordinasi pusat, daerah, TNI dan Polri, juga relawan. Kami terus berjibaku memadamkan api di seluruh wilayah Kaltim dengan kemampuan maksimal yang kami miliki,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, meskipun hampir seluruh titik api di Kaltim telah berhasil dipadamkan, kualitas udara di sejumlah wilayah masih berfluktuasi. Salah satu penyebabnya adalah asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah.
Kaltim Penghasil Energi, tetapi Masih Mengalami Pemadaman Listrik
Persoalan pemadaman listrik bergilir juga menjadi salah satu tuntutan demonstran. Rudy menilai kondisi tersebut memprihatinkan karena Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil energi di Indonesia, baik dari sektor batu bara maupun minyak dan gas bumi.
BACA JUGA:
Gubernur Kaltim Tak Butuh Pejabat Pintar Bikin Laporan, Ini Maunya Rudy Mas’ud - ibukotakini.com
Pemprov Kaltim, kata dia, telah menyampaikan persoalan pasokan listrik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN dalam berbagai kesempatan koordinasi.
“Kaltim penghasil energi terbesar di Indonesia. Dari batu bara dan migas. Tapi mirisnya kita di sini, justru kita menunggu giliran menyala, bukan giliran padam,” tegasnya.
Rudy mengatakan persoalan kelistrikan tersebut terus diperjuangkan agar masyarakat Kaltim memperoleh layanan listrik yang lebih baik.
Antrean BBM di Kaltim Jadi Perhatian
Selain listrik, antrean panjang BBM di sejumlah wilayah Kaltim turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
BACA JUGA:
Dubes Negara Sahabat Kumpul di Kaltim, Rudy Mas’ud Buka Peluang Investasi - ibukotakini.com
Rudy mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan pasokan BBM kepada Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas, Hiswana Migas, hingga DPR RI.
Menurut dia, ketersediaan BBM di daerah penghasil energi seperti Kaltim harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Kita kan daerah penghasil. Miris sekali kalau setiap hari antrean BBM mengular. Saya sudah perjuangkan ke Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas dan Hiswana Migas agar stok di Kaltim selalu tersedia dan cukup,” ujarnya.
Rudy juga berharap SPBU dapat beroperasi hingga pukul 22.00 Wita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika terdapat kendala operasional, pengelola SPBU dipersilakan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim.
BACA JUGA:
Pabrik Kelapa Sawit di Kutai Timur Terbakar, Palma Serasih Beri Penjelasan - ibukotakini.com
Gratispol Mau Dicabut?
Tuntutan lainnya berkaitan dengan program Gratispol yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov Kaltim. Rudy menyatakan terbuka terhadap kritik mahasiswa dan mempersilakan mereka menyampaikan masukan mengenai keberlanjutan maupun evaluasi program tersebut.
Ia mengatakan evaluasi Gratispol telah dilakukan dan akan terus berlanjut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa.
“Sekarang silakan apa keinginan mahasiswa. Berkaitan dengan Gratispol. ini kewenangan ada di sini (daerah), bisa langsung diputuskan di sini. Sekarang saya tanya, apa mau dihapusakan, dicabut? Kalau Anda setuju buat surat, tanda tangan di sini. Saya cabut (hentikan) tahun depan. Tapai kalau mau diperbaiki, saat ini sedang diperbaiki,” kata Rudy.
Ia juga menjelaskan perbaikan program ini melibatkan DPRD, BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Dan ini semua sedang diperbaiki. Kalau adik-adik (mahasiswa) ingin memberikan masukan, sampaikan ke kami,” jelasnya.
Sementara itu, tuntutan mengenai penindakan perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang, evaluasi MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih juga masuk dalam tujuh poin aspirasi yang disampaikan demonstran.***
BACA JUGA:
Kaltim Masuk Lima Besar PMDN, Investasi Indonesia Tembus Rp1.539 Triliun - ibukotakini.com