Gubernur Temukan Persoalan Operasional Dermaga di KEK MBTK

IBUKOTAKINI.COM – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menemukan sejumlah persoalan dalam operasional dermaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). 

Temuan itu muncul saat ia meninjau langsung kawasan tersebut, Rabu 25 Februari 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur menyoroti mekanisme sandar kapal yang dinilai keliru dan berisiko terhadap keselamatan serta struktur dermaga. 

“Kalau mau tempat ini ramai dan menarik investor, fasilitasnya harus siap. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi,” kata Ketua DPD Golkar Kaltim ini dalam pernyataan resmi. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/gubernur-kaltim-prioritaskan-kek-maloy-untuk-industri-kelapa-sawit

Selain itu, ia juga mengkritisi proses bongkar muat yang memakan waktu lama serta potensi pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak.

“Investor butuh kepastian waktu dan biaya logistik yang efisien. Kalau tidak ada solusi, kita kirim surat ke Kementerian Perhubungan. Jika tetap terhambat, kita bangun dermaga sendiri,” tegasnya.

Tak hanya dermaga, Rudy juga mencatat persoalan fasilitas penunjang di kawasan KEK MBTK yang belum optimal. 

Ia meminta agar fasilitas dasar seperti pengatur suhu (AC), musala, toilet, instalasi pengolahan air, hingga penerangan kawasan segera dibenahi agar kawasan lebih siap menarik investor.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/kek-maloy-mau-dijadikan-kawasan-berikat

Menurut Rudy, pengembangan KEK MBTK merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berperan penting sebagai lokomotif transformasi ekonomi Kalimantan Timur menuju hilirisasi sumber daya alam dan penguatan peran sebagai gerbang logistik internasional.

Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat pengembangan kawasan. 

Jika diperlukan, Rudy menyatakan siap melaporkan langsung persoalan tersebut kepada Wakil Presiden dan kementerian terkait.

Kepada pengelola kawasan, Gubernur Kaltim menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional dan transparan, tanpa pungutan liar, serta berbasis perencanaan bisnis yang terukur.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/gubernur-kaltim-rudy-masud-ajak-skk-migas-manfaatkan-kek

“Pemerintah harus hadir sebagai regulator dan fasilitator, bukan berbisnis dengan masyarakat. Kawasan ini harus memberi kemudahan bagi investor agar ekonomi berputar dan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

KEK MBTK diresmikan dan mulai beroperasi pada sekitar 12 Maret 2019 bersamaan dengan beberapa KEK lainnya yang diresmikan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo. ***