Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud
Samarinda

Gubernur Tetapkan UMP Kaltim 2027 Rp4.046.360, Ini Aturan Gaji Pekerja

  • Berlaku Mulai 1 Januari 2027
Samarinda
Toni Hariadi

Toni Hariadi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp4.046.360 per bulan. Besaran UMP Kaltim 2027 tersebut wajib menjadi acuan pengusaha dalam membayar pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, mulai 1 Januari 2027.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, tertanggal 20 November 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud kemudian mengumumkan besaran upah minimum tersebut melalui Pengumuman Nomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV yang ditetapkan di Samarinda, Sabtu (21/11/2026).

Dengan keputusan tersebut, pengusaha dilarang membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku.

BACA JUGA:

UMP Kaltim 2027 Berlaku untuk Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari Setahun

Dalam pengumuman gubernur dijelaskan, UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4.046.360 berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan bersangkutan.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih tidak lagi berpedoman pada besaran upah minimum tersebut.

Pengupahan bagi kelompok pekerja ini wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun serta diterapkan perusahaan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam poin IV pengumuman Gubernur Kaltim.

BACA JUGA:

Artinya, perusahaan wajib memiliki struktur dan skala upah sebagai pedoman pengupahan bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu tahun.

Pengusaha Dilarang Membayar di Bawah UMP Kaltim 2027

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menegaskan larangan bagi pengusaha membayar pekerja lebih rendah dari upah minimum.

Ketentuan tersebut tercantum dalam poin V pengumuman gubernur yang menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

UMP Kaltim 2027 berlaku selama satu tahun, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027.

BACA JUGA:

Dengan demikian, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan pengupahan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelum pemberlakuannya pada awal tahun mendatang.

Dasar Hukum Penetapan UMP Kaltim 2027

Penetapan UMP Kaltim 2027 mengacu pada sejumlah regulasi ketenagakerjaan.

Dalam pengumuman gubernur disebutkan empat dasar hukum, yakni:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

BACA JUGA:

Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/H.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027.

Pengumuman yang ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Rudy Mas'ud tersebut menjadi pemberitahuan resmi mengenai besaran dan pemberlakuan UMP Kaltim 2027.

Adapun ketentuan mengenai upah minimum kabupaten/kota (UMK) maupun upah minimum sektoral tidak dirinci dalam pengumuman tersebut.***