
Gubernur Usulkan Polres Kawal Pajak Alat Berat di Kaltim
- Usulkan Tim Terpadu Pajak Daerah
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengusulkan agar dibentuk tim terpadu yang melibatkan seluruh Kapolres se-Kaltim.
tujuan pembentukan tim ini agar kepolisian di seluruh kabupaten dan kota ikut berperan dalam pemungutan pajak, khususnya pajak alat berat yang selama ini kerap luput dari pengawasan.
Pernyataan itu diungkap Rudy Mas'ud saya mengikuti forum coffee morning bersama kepala daerah yang digelar Polda Kaltim di Balikpapan pada Rabu, 24 September 2025.
Menurut Rudy Mas’ud, sinergi itu diperlukan terutama dalam mendukung penerimaan pajak di Bumi Etam.
BACA JUGA:
Ngopi Bareng Kepala Daerah, Kapolda Kaltim Komitmen Jaga Stabilitas - ibukotakini.com
“Tujuannya jelas, agar semua Polres bisa ikut mendukung penerimaan pajak, khususnya pemungutan pajak alat berat,” kata gubernur dalam pernyataan resmi yang dipetik Kamis, 25 September 2025.
Rudy Mas’ud juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, penguatan sektor pajak merupakan langkah strategis agar Kalimantan Timur tidak terus bergantung pada pendapatan dari sumber daya alam, terutama batu bara dan mineral.
“Kita harus mampu bertransformasi. Artinya, melalui pajak ini kita bisa membangun daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Selain menyoroti sektor pajak, Rudy Mas’ud juga mengingatkan pentingnya peningkatan pelayanan publik.
BACA JUGA:
APINDO Kaltim Ingatkan Pentingnya Data Jelang Penetapan UM 2026 - ibukotakini.com
Ia meminta perusahaan daerah air minum (PDAM) memperbaiki produksi sekaligus meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah agar ketenteraman dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyerahkan penghargaan kepada para kepala daerah yang mendukung program Polda Kaltim. Kegiatan ini turut dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur, serta jajaran pimpinan tinggi Polda Kaltim.
Kebijakan Rudy Mas’ud menuai beragam komentar di media sosial. Ada warganet yang mengapresiasi langkah itu, namun mengingatkan agar eksekusinya tidak berhenti di spanduk atau sosialisasi belaka.
Warga lain menilai pemerintah perlu transparan dengan melaporkan capaian penerimaan pajak setiap bulan, sehingga masyarakat bisa melihat progres nyata.
BACA JUGA:
250 Ribu Warga Kaltim Belum Punya Rumah, Gubernur Minta Dukungan Swasta - ibukotakini.com
“Perusahaan alat berat sering sembunyi, sekarang waktunya mereka tampil dan membayar kewajiban,” tulis seorang pengguna. Komentar serupa menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor dan alat berat terlalu sering lolos dari pengawasan, sehingga saatnya ditindak tegas.
Namun, tidak semua suara bernada dukungan. Ada pula komentar sinis yang menyebut akun resmi pemerintah provinsi justru dipenuhi komentar para buzzer, menandakan skeptisisme sebagian warga terhadap keseriusan program ini. ***
