Hadiri Kunker Banggar DPR RI, Sekda Balikpapan Sampaikan Dana Transfer
Balikpapan

Hadiri Kunker Banggar DPR RI, Sekda Balikpapan Sampaikan Dana Transfer

  • BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah Kota Balikpapan H. Muhaimin turut menghadiri kedatangan kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di
Balikpapan
Ferry Cahyanti

Ferry Cahyanti

Author

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM – Sekretaris Daerah Kota Balikpapan H. Muhaimin turut menghadiri kedatangan kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kalimantan Timur pada Selasa 19 Maret 2024. 

Kedatangan Banggar DPR RI diterima Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik beserta kepala daerah kabupaten kota di Kaltim dan Kaltara, di Ruang Etam Kantor Wilayah DJP Kaltimtara Jalan Ruhui Rahayu Ring Road Gunung Bahagia, Balikpapan. 

Kunjungan kerja dipimpin Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal dan anggota Tim Banggar DPR-RI. Kedatangan tim Banggar DPR RI dalam masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, untuk menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer daerah dan dana desa dalam APBN.

Dalam kesempatan itu Sekda Balikpapan yang hadir mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, menyampaikan selamat datang di Kota Balikpapan Beranda Ibu Kota Nusantara. 

“Sesuai dengan tujuan kunjungan kerja Pemerintah Kota Balikpapan juga menyampaikan pembahasan anggaran perubahan 2024 dan anggaran murni 2025 dilakukan bersama legislatif yang lama,” ungkapnya dalam kunjungan kerja. 

Menurutnya, hal ini dilakukan karena apabila menunggu legislatif terpilih akan dilantik pada 25 Agustus 2024. “Pasti tidak selesai pembahasannya apabila menunggu,” ucap Muhaimin. 

BACA JUGA:

Selain itu, Muhaimin juga mengharapkan dana transfer yang ditetapkan segera diinformasikan ke daerah agar Ketika daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran dapat lebih tepat. 

“Begitu pula juknisnya juga segera agar dana segera tersalurkan,” tandas Muhaimin. 

Di kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik memaparkan kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer daerah dan dana desa, agar dapat dibahas pada forum diskusi lebih lanjut.

“Semoga diskusi dan masukan dari peserta rapat mendorong sinergitas kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer daerah dan dana desa di Kalimantan Timur,” harapnya.

Pemerintah dan masyarakat Kaltim lanjutnya, percaya salah satu mendasari perpindahan ibu kota negara adalah untuk percepatan pemerataan pembangunan khususnya di luar Pulau Jawa.

"Sehingga anggaran negara didorong secara merata dan berkeadilan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, seperti Kaltim," ujarnya. (*)