Harga Naik, Pemkot Balikpapan Gelar Gerakan Pangan Murah

IBUKOTAKINI.COM - Sekitar 85–90 persen kebutuhan pangan Kota Balikpapan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menjaga ketersediaan bahan pokok, menstabilkan harga, dan melindungi daya beli masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengungkapkan tingginya ketergantungan tersebut saat membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di halaman Balai Kota Balikpapan, Rabu (21/10/2026).

Menurut Agus, keterbatasan lahan pertanian membuat Balikpapan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan pangannya dari daerah lain, termasuk Sulawesi dan Jawa, serta sejumlah wilayah di Kalimantan.

“Balikpapan ketergantungan terhadap pasokan pangan tinggi sekali. Sekitar 85 persen sampai dengan 90 persen kebutuhan pangan sehari-hari kita masih bergantung pada pasokan dari luar daerah dan luar Pulau Kalimantan,” ungkap Agus dalam sambutannya mewakili Wali Kota Balikpapan.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/jaga-harga-pangan-gerakan-pangan-murah-hadir-di-balikpapan

Menurutnya, ketergantungan ini membuat pasokan dan harga pangan Balikpapan rentan terhadap gangguan distribusi, kenaikan harga di daerah produsen, serta perubahan biaya logistik. 

"Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemkot Balikpapan menjalankan sejumlah strategi, mulai dari menggelar Gerakan Pangan Murah, meningkatkan produksi pangan lokal, memperkuat cadangan pangan daerah, hingga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah," ujarnya.

Agus mengidentifikasi empat tantangan utama dalam memperkuat ketahanan pangan Balikpapan.

Pertama, tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat ketersediaan bahan pokok bergantung pada kelancaran distribusi dari wilayah produsen.

Kedua, keterbatasan lahan pertanian. Agus menyebut lahan produktif pertanian di Balikpapan hanya sekitar 15 persen dari total luas wilayah kota.

Ketiga, pertumbuhan penduduk yang dinamis. Sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan menghadapi peningkatan kebutuhan pangan seiring perkembangan kota dan aktivitas penduduk.

Keempat, fluktuasi harga dan inflasi pangan. Panjangnya rantai distribusi logistik berpotensi meningkatkan biaya pasokan dan memengaruhi harga bahan pokok di tingkat konsumen.

“Rantai distribusi logistik yang panjang rentan memicu ketidakpastian harga yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat,” katanya.

Gerakan Pangan Murah untuk Tekan Harga Bahan Pokok

Salah satu langkah Pemkot Balikpapan untuk menjaga daya beli masyarakat adalah menggelar Gerakan Pangan Murah.

Program ini memberikan akses kepada masyarakat untuk membeli bahan pokok dengan harga terjangkau. 

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya memperpendek rantai pasok dan menekan harga jual sejumlah komoditas.

Agus meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperluas sosialisasi agar program tersebut menjangkau lebih banyak warga.

“Tujuan GPM ini sebenarnya untuk melakukan intervensi kepada kebutuhan masyarakat. Kalau hari ini banyak pegawai yang hadir, besok dan lusa diharapkan lebih banyak masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/inflasi-kaltim-september-2026-tembus-3-98-persen

Pemkot Dorong Pertanian Lokal dan Urban Farming

Selain mengintervensi harga melalui GPM, Pemkot Balikpapan berupaya meningkatkan produksi pangan lokal.

Salah satu langkahnya adalah mengoptimalkan kawasan pertanian potensial di Bukit Binjai, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur.

Pemkot juga mendorong urban farming atau pertanian perkotaan untuk memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan permukiman.
Masyarakat didorong menanam komoditas yang kerap memengaruhi inflasi, seperti cabai dan sayuran, di pekarangan rumah.

Menurut Agus, langkah tersebut dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Di sisi lain, Pemkot akan mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk membantu kelompok masyarakat rentan.

“Kebijakan ini juga diharapkan mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting,” tukasnya. (ADV Diskominfo Balikpapan)