Hashim Djojohadikusumo: Ekonomi RI Lebih Besar dari Data PDB

IBUKOTAKINI.COM– Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan potensi ekonomi Indonesia jauh lebih besar dibandingkan angka produk domestik bruto (PDB) yang selama ini tercatat. Menurutnya, sekitar 30–40 persen aktivitas ekonomi nasional belum masuk dalam pencatatan resmi.
‎
‎Hasjim menyebut, berdasarkan data yang dikaitkannya dengan Bank Dunia, nilai aktivitas ekonomi yang belum tercatat diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun.
‎
‎Jika potensi tersebut masuk dalam sistem ekonomi formal dan tercatat secara resmi, posisi ekonomi Indonesia di tingkat global dinilai berpeluang lebih besar.
‎
‎"Ekonomi kita 30 sampai 40 persen tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp10.000 triliun yang tidak tercatat," kata Hashim dalam Rapimnas Kadin, Baru-baru ini.

BACA JUGA:

BIKE Kantongi Kontrak Rp3,8 Triliun dari PLN Indonesia Power

‎‎Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi yang belum tercatat banyak berasal dari transaksi sehari-hari yang berlangsung secara tunai dan tidak disertai bukti transaksi. Contohnya, jasa rumah tangga, warung makan, hingga usaha salon kecantikan.
‎
‎Transaksi semacam itu, menurut Hashim, terjadi dalam jumlah sangat besar. Akibatnya, sebagian aktivitas ekonomi tidak masuk dalam sistem pencatatan dan pemungutan pajak negara.

Penerimaan Negara Indonesia Dinilai Masih Rendah

‎Di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, Hashim menyoroti rendahnya penerimaan negara Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain.
‎
‎Ia menyebut total penerimaan negara Indonesia, termasuk pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), baru sekitar 12 persen dari PDB tercatat.

BACA JUGA:

Kredit Perbankan Balikpapan Tumbuh Rp42,53 T, BI Sebut NPL Membaik

‎‎Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen, India sekitar 20 persen, serta Vietnam sebesar 23 persen.
‎
‎Menurut Hasjim, apabila Indonesia mampu meningkatkan rasio penerimaan negara hingga setara Kamboja, terdapat potensi tambahan penerimaan sekitar Rp1.500 triliun setiap tahun.
‎
‎"Kalau aparat kita, pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun," ujarnya.
‎
‎Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada lemahnya fundamental ekonomi Indonesia, melainkan belum optimalnya kemampuan aparat dalam mengumpulkan penerimaan negara.

BACA JUGA:

PGAS Kantongi Potensi Kontrak LNG Rp25 Triliun, Pasokan Dimulai 2029

‎Hasjim juga menyinggung defisit APBN yang menurutnya berada di kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun. Padahal, peningkatan penerimaan negara berpotensi memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan.***